Jakarta, Serikatnasional.id | Senin, 16 Agustus 2021, tepat 1 hari sebelum memperingati hari kemerdekaan Negara Indonesia, Kelompok Perempuan Cipayung Plus mengadakan pertemuan“๐ ๐จ๐ซ๐ฎ๐ฆ ๐๐จ๐ง๐ฌ๐จ๐ฅ๐ข๐๐๐ฌ๐ข ๐๐๐ง ๐๐ข๐ฅ๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐๐ก๐ฆ๐ข” dengan tema “๐๐ซ๐๐ก ๐๐๐ซ๐๐ค๐๐ง ๐๐๐ซ๐๐ฆ๐ฉ๐ฎ๐๐ง ๐๐ข๐ฉ๐๐ฒ๐ฎ๐ง๐ ๐๐ฅ๐ฎ๐ฌ ๐๐ข ๐๐ซ๐ ๐๐๐ง๐๐๐ฆ๐ข ๐๐จ๐ฏ๐ข๐-๐๐”.
Pada forum hybrid yang diprakarsai oleh Bidang Hubungan Antar Lembaga Kohati PB HMI ini dihadiri oleh beberapa kelompok perempuan dari KOPRI PB PMII, DPP GMNI, DPP IMM, IPP NU, EN LMND, PP KMHDI, PP PMKRI, PP HIKMAHBUDHI dan PP GMKI.
“Kami, Kohati PB HMI senang sekali dapat berjumpa kembali dengan kawan-kawan seperjuangan Cipayung Plus. Meskipun masa pandemik ini masih mewajibkan kita untuk bertemu secara terbatas, tapi saya harap jangan sampai hal itu membatasi semangat kita dalam terus membangun silaturahmi,” ujar Umiroh Fauziah, Ketua Umum Kohati PB HMI dalam sambutan pembukanya.
Nurmaida Saana, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL) Kohati PB HMI juga sampaikan harapannya, semoga forum silaturahmi tersebut dapat menjadi permulaan yang baik untuk menyatukan kekuatan gerakan-gerakan kelompok perempuan Cipayung Plus.
“Saya berharap paska forum ini, hubungan silaturahmi gerakan perempuan Cipayung Plus dapat terus terjalin dan mungkin kedepannya ada beberapa kegiatan yang bisa sinergiskan bersama. Tentu saja kegiatan yang berkaitan dengan pengawalan terhadap isu-isu keperempuanan yang ada,” tambah Nurmaida.
Sebagian besar kelompok perempuan Cipayung Plus juga memiliki pandangan yang sama terhadap pentingnya keberlanjutan eksistensi dari forum silaturahmi tersebut. Rosalia Koniaty Bayo, Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan PP PMKRI, berharap ada beberapa isu-isu perempuan yang bisa dikaji dan dikawal bersama kedepannya.
“Permasalahan yang menimpa kelompok perempuan semakin zaman semakin memperhatinkan. Terlebih lagi masalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Oleh karena itu kita membutuhkan kekuatan yang besar seperti ini, untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara edukasi, sosialisasi, dan kampanye,” tambah Rahmanita Sari, Kabid Sosial dan Kesehatan DPP GMNI.
Ketua Umum KOPRI PB PMII, Maya Muizatil Lutfillah menambahkan bahwa akan lebih baik jika dibentuk tim-tim khusus yang dapat membedah setiap topik isu yang berhubungan dengan perempuan. Agar arah pergerakan dan pengawalan isu-isu tersebut kedepannya dapat lebih terfokuskan.
Memang jika melihat data yang ada, permasalahan yang menimpa kelompok perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Terlebih di masa pandemik saat ini. Jika berbicara tentang kekerasan perempuan berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), di Indonesia per 1 Januari hingga 6 November 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sejumlah 5.573 kasus, dengan sekitar 60,75 % kasus didalamnya merupakan kasus KDRT (suara.com, 2020). Selain itu pada data Rapid Gender Assessment (RGA) oleh UN Women di Eropa dan Sentral Asia yang dikutip dari tulisan Atnike, RGA menyatakan bahwa lebih dari 15 % perempuan kehilangan pekerjaan, 41 % mengalami pengurangan upah, dan banyak perempuan yang mengalami peningkatan jam dan beban kerja perempuan di dalam keluarga, selama pandemi Covid-19 (Atnike, 2020: iii).
Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan terhadap perempuan yang lebih masif di era pandemik ini. Baik berupa pendampingan maupun pengawalan kebijakan yang berpengaruh terhadap kelompok perempuan ataupun anak. Pengawalan ini tentu saja memerlukan adanya sinergitas antar aktor, termasuk Kelompok Perempuan Cipayung Plus.(fg)
