Bima-SerikatNasional.id|Kabupaten Bima, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bima saat di konfirmasi oleh pihak media pada, Selasa (03/11/2021) Meminta Ketua Umum DPP GMNI Bung Imanuel Cahyadi untuk meninjau ulang struktur kepengurusan DPD Caretaker GMNI NTB karena tidak melaksanakan tugas-tugas pokok Organisasi serta tidak konsisten dengan kepemimpinan DPP GMNI Imanuel-Sujahri yang Sah.
Bung Iksan selaku ketua DPC GMNI Bima Menyampaikan bahwa DPD Caretaker GMNI NTB melanggar aturan organisasi dan tidak konsisten dalam menjalankan mandat organisasi.
"Kami meminta Ketua Umum DPP GMNI Bung Imanuel Cahyadi untuk meninjau ulang Struktur kepengurusan DPD Caretaker GMNI NTB yang keluar dari struktur kepengurusan tanpa melalui mekanisme Organisasi," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa oknum-oknum pengurus DPD Caretaker GMNI NTB secara simbolik terang-terangan mengkampanyekan diri mereka memihak kepada DPP GMNI Ilegal Arjuna-Dendy. Lebih parahnya lagi Bendahara DPD Caretaker GMNI NTB mendeklarasikan diri menjadi ketua Cabang DPC GMNI Ilegal Kota Bima versi Arjuna-Dendi.
"Pengurus-pengurus DPD Caretaker GMNI NTB yang membelot dan tidak menjaga marwah organisasi serta melanggar aturan organisasi untuk diberi sanksi, bila perlu dipecat saja sesuai mekanisme organisasi," harapnya.
Bung Imam selaku Wakabid Politik DPC GMNI Kab. Bima juga menyampaikan bahwa seharusnya DPD Caretaker GMNI NTB fokus menjalankan tanggung jawab pokok sebagai DPD.
"Di NTB masih banyak wilayah yang belum di sasar dan sangat potensial untuk membentuk Cabang Baru GMNI, tapi sampai saat ini belum ada satupun cabang terbentuk selain cabang yang sudah ada. Belum lagi tugas pokok lainnya seperti melaksanakan Kaderisasi yaitu "KTM", ungkapnya.
Ia juga berharap agar Ketua Umum DPP GMNI, Bung Imanuel Cahayadi agar segera bersikap atas situasi DPD Caretaker GMNI NTB.
DPC GMNI Kab. Bima berharap kepada Ketua Umum DPP GMNI Bung Imanuel Cahyadi untuk mendalami dan memecat oknum-oknum pengurus DPD Caretaker GMNI NTB yang terbukti melanggar aturan dan mekanisme organisasi.
