TULUNGAGUNG - Belasan warga di Desa Pucung Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung hari ini mendatangi kantor Balai Desa setempat.
Maksud kedatangan mereka tak lain adalah ingin mempertanyakan terkait transparansi RAPBDes tahun 2021, pengunduran diri ketua BPD Pucung Kidul, dan pembangunan wisata desa Watu Joli. Setibanya di kantor desa, belasan warga ditemui oleh Kades Pucung Kidul, Sekdes, Perangkat Desa,Sekcam Boyolangu dan juga disaksikan oleh unsur Forpimcam Boyolangu.
Ahmad Sholekan salah satu perwakilan warga setempat saat ditemui awak media seusai pertemuan mengatakan, jika dalam pertemuan tersebut pihaknya mendesak apa yang menjadi keinginan mereka segera ada kepastiannya. Untuk itu pihaknya hingga saat ini masih menunggu perkembangan selanjutnya.
"Selain butuh kejelasan terkait RAPBDes, kami juga ingin segera dibuatkannya Berita Acara pengunduran diri ketua BPD, karena sebelumnya pada 29/12/2021 sudah diputuskan melalui musyawarah desa yang disaksikan oleh RT, RW dan masyarakat yang hadir dengan moderatornya pak modin yang rencananya akan dibuatkan besuk, dan pak Hari selaku ketua BPD juga siap membuat surat pengunduran dirinya, tapi sampai sekarangpun pak Hari tidak mau membuatkan surat pengunduran dirinya," ujar Sholekan.
Sholekan juga menyebut, pembangunan wisata desa "Watu Joli" selama ini tidak melibatkan warga sekitar.
"Untuk Watu Joli ini, warga sendiri baik warga lingkungan sana maupun sini dari desa Pucung Kidul tidak ada yang dikasih tahu, musyawarah dak ada langsung tahu - tahu dibuatkan. Yang diajak musyawarah hanya antara BPD, Kades, dan perwakilan warga dua orang. Intinya kita minta kejelasan tentang anggaran dana yang masuk untuk pembangunan wisata Watu Joli dari awal hingga sekarang itu berapa totalnya dan itu harap dijabarkan ke warga biar transparan. Untuk itu kami juga menunggu Inspektorat untuk melakukan pengecekan atau audit," tambahnya.
Menanggapi hal itu Kades Pucung Kidul Kadis Winarto mengatakan hingga saat ini memang belum ada surat pengunduran diri dari ketua BPD. Dan selama ini menurut Kadis hubungan antara Pemdes dengan ketua BPD baik - baik saja.
"Karena BPD itu kan sebagai mitra kami, ya selalu kami ajak untuk komunikasi termasuk terkait anggaran desa.
Dan yang jelas terkait pengunduran diri ketua BPD kami tetap mengacu sesuai aturan yang berlaku, mekanismenya seperti apa, saya dak boleh gegabah terus menurunkan ketua BPD karena itu bukan ranah Pemerintah Desa dan itu merupakan ranah dari Pemkab," ungkap Kades.
Dan untuk mengenai pembangunan wisata desa Watu Joli, pihaknya mengatakan jika sebelumnya juga sudah melalui dari Musyawarah.
"Baik melalui Musyawarah Dusun (Musdus) atau tiap pertemuan selalu kami sampaikan jika kita akan membuat wisata Desa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa itu kan tiap tahunnya mendapat anggaran dari pemerintah dan DD itu mesti habis, yang mana tujuan saya anggaran tersebut maka dengan modal berbentuk wisata itu nantinya diharapkan ada pemasukan yang juga untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dan saat ini yang mengelola adalah Bumdes Pucung Kidul," tuturnya.
Semetara itu, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Boyolangu, Hari Wahyudi mengatakan pihaknya dalam hal ini sudah menyampaikannya ke Inspektorat terkait apa yang menjadi aspirasi atau keinginan warga diantaranya adalah masalah transparansi penyelenggaraan RAPBDes, pembangunan wisata Watu Joli, jabatan rangkap ketua LPM dan Ketua Bumdes.
"Semua sudah kita sampaikan ke Inspektorat mulai kemarin per tanggal 13 Januari 2022. Dan nanti untuk hasil pemeriksaannya menunggu dari tim Inspektorat turun. Untuk waktunya kita belum tahu. Yang jelas dari hasil pertemuan ini tadi sudah dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh 13 warga yang diketahui oleh Kepala Desa," tutupnya.
Adapun isi berita acara yang ditandatangani oleh 13 warga dan disaksikan oleh unsur Forpimcam Boyolangu serta diketahui Kades Pucung Kidul adalah :
Pada hari ini, Rabu tanggal 2 Februari 2022 bertempat di Balai Desa Pucung Kidul pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB telah dilaksanakan kegiatan penyampaian aspirasi dari masyarakat dengan hasil sebagai berikut:
"Bapak Hari Sulistyono diminta oleh perwakilan masyarakat untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua dan Anggota BPD Desa Pucung Kidul".(im)
