NGANJUK - Terpuruknya ekonomi bangsa ketika pandemi Covid–19 menjadi perhatian Rumah Besar Nusantara Ekonomi Rakyat. Selain menghancurkan ekonomi masyarakat, pandemi ini telah melahirkan pengangguran yang cukup signifikan.
Oleh karenanya, untuk membantu pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian, Rumah Besar Nusantara Ekonomi Rakyat berencana menggelar Silaturahmi Akbar (Silatbar) Pimpinan Organisasi Usaha dan Ekonomi Rakyat Nusantara pada 24 – 25 Maret mendatang.
Ketua Rumah Besar Nusantara Ekonomi Rakyat Ali Mashun Atmo selaku penggagas Silatbar Rumah Besar Nusantara Ekonomi Rakyat mengatakan kegiatan ini akan dihadiri oleh 84 komunitas dan organisasi ekonomi kerakyatan serta mengundang stakeholder ekonomi kerakyatan, seperti pemerintah, akademisi, organisasi usaha dan sebagainya.
“Sudah ada 84 Komunitas dan Organisasi Ekonomi Kerakyatan yang akan bergabung dalam Silatbar ini," ujarnya kepada wartawan saat konfrensi pers di Pondok Gede Center's, pada Selasa (15/03).
"Selain itu kita juga mengundang para menteri terkait ekonomi kerakyatan, seperti Menko Perekonomian, Menparekraf, para akademisi, pelaku usaha untuk menjadi pembicara,” tambah Ketua Rumah Besar Nusantara Ekonomi Rakyat Ali Mashun Atmo yang juga CEO Pondok Gede Center ini.
Menurut CEO Pondok Gede Center ini, tujuan Silatbar ini sendiri, sebagai ajang silaturahmi bagi para organisasi dan komunitas serta pelaku ekonomi kerakyatan untuk merumuskan kebangkitan ekonomi kerakyatan setelah sempat terpuruk saat pandemi Covid – 19.
Ia menambahkan, untuk menjangkau pelaku ekonomi kerakyatan di seluruh Indonesia, Rumah Besar Nusantara Ekonomi Kerakyatan juga akan membentuk kepengurusan di seluruh provinsi hingga tingkat dua, yang nantinya juga akan bekerjasama dengan pemerintah daerah.
“Kita akan membuat pelatihan bagi para pelajar dan mahasiswa selaku relawan tentang bisnis ekonomi yang nantinya mereka akan menjadi pendamping para pelaku ekonomi kerakyatan hingga ke pelosok,” ungkapnya.
Sedangkan untuk sumber keuangan untuk menggerakkan ini, menurut Ali bisa melalui holding ekonomi kerakyatan, dana hibah, csr BUMD/BUMN dan swasta, penyertaan modal produktif dan sebagainya.
"Kita juga akan mempercepat proses integrasi dan inklusi 25 juta pelaku ekonomi rakyat agar masuk dalam sistem yang bisa menjadi partner semua pihak," tutupnya.(Santoso)
