Iklan

https://www.serikatnasional.id/2024/10/blog-post.html

Iklan

Kamis, 10 Apr 2025
Maryono Hasan Wakil Walikota dan Camat Larangan Nasrullah Tinjau Langsung Taman Cipulir Estate Cipadu   Bambang Irawan, Panen Raya Padi Nasional : Upaya Pemerintah Menggencarkan Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan   Puskesmas Pragaan terpilih sebagai Juara 1 Festival Merangkai Ketupat Lebaran 2025   Haidar Alwi: Narasi Tempo Tentang Sufmi Dasco Ahmad Menyimpang dari Etika, dan Fakta Tak Lagi Jadi Landasan   Akademi Hukum, Soal Teror dan Pembunuhan Wartawan : Ini Ancaman Serius Bagi kebebasan Pers   MH Said Abdullah: Indonesia Perlu Dorong WTO Sehatkan Perdagangan Internasional   Tingkatkan Kualitas Pelayanan Ke Ibu Hamil, USG di Puskesmas Pragaan Sudah Uji Fungsi    Tabungan Qurban BPRS Bhakti Sumekar, Bagi hasil tabungan Setara dengan Deposito 1 Bulan    Kapolres Sumenep Tinjau Arus Mudik di Pelabuhan Cangkarman, Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Pemudik   BPRS Bhakti Sumekar PERSERODA mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 H  

Iklan

GMNI Gelar Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara

@SerikatNasional
15 Apr 2022, 17:36 WIB Last Updated 2022-04-15T10:36:12Z


SUMUT - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Aksi Damai yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.


Adapun tuntutan aksi yang di sampaikan mahasiswa antara lain: Kenaikan harga BBM, pajak PPN 11%, Kenaikan Sembako, Langkanya Minyak Goreng serta konflik agraria yang tidak pernah usai di wilayah Sumut.


Ketua DPD GMNI Sumatera Utara Paulus Gulo menerangkan bahwa pihaknya menggelar aksi sebagai bagian dari agenda GMNI secara nasional merespon isu-isu yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat termasuk isu regional terutama soal konflik agraria.


"Ya? benar kami telah melaksanakan kegiatan aksi damai hari ini di Gedung DPRD Sumut. Kami menyampaikan aspirasi terkait kaum marhaen dan beberapa isu nasional yang sedang berkembang di tengah masyarakat," terang Paulus.


Menurut Paulus, Kondisi saat ini sudah sangat memprihatikan. Pihaknya merasa pemerintah mengabaikan soal-soal kerakyatan, karena hanyut dalam alunan politik. Sehingga diperlukan pressure kaum intelektual merespon kebijakan-kebijakan tersebut.


Paulus mengatakan Kekuasaan Oligarki dan para mafia pangan, sandang, dan papan sangat sulit diberantas. Sementara para pembantu presiden sibuk menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.


Senada dengan itu, Ketua DPC GMNI Medan Ridwan Saragih di lokasi yang sama menyinggung soal IKN yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan rakyat saat ini. 


"Ini Masyarakat lebih memikirkan minyak goreng, beban kenaikan PPN hingga kepastian hukum  soal konflik agraria. Jadi ambisi pembangunan IKN berkontraksi dengan kebutuhan rakyat saat ini," tutur Ridwan.


Terpantau, beberapa perwakilan GMNI dari berbagai kabupaten/kota se-Sumut  turut pada aksi unjuk rasa tersebut. 


Kontributor: Pandi