JAMBI -Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah titik di Provinsi Jambi pada, Kamis (7/4/2022).
Beberapa kegiatan yang dilakukannya adalah memberikan paket BLT Minyak Goreng serta melepas ekspor pinang.
Christian Napitupulu, aktivis yang bergerak dibidang agraria mengatakan kunjungan tersebut tidak memberikan dampak yang positif bagi masyarakat jambi.
"Kegiatan ini hanya sebatas ceremonial dan pemborosan anggaran negara tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakat di provinsi jambi," ungkap Christian saat dihubungi via seluler pada Jum'at (08/4/2022).
"Bayangkan dalam pengamanan presiden yang super VIP tersebut, semua instansi keamanan dinegara ini dikerahkan," tambahnya.
Dia menjelaskan kedatangan Jokowi ini mendapatkan banyak penolakan dari mahasiswa maupun ormas yang berakhir pada kericuhan, dan hal tersebut merupakan citra negatif Presiden Jokowi.
Christian juga mengungkapkan permasalahan terbesar diprovinsi jambi ini adalah mengenai jurang kepemilikan lahan yang didominasi oleh perusahaan sehingga menimbulkan konflik agraria yang tidak berkesudahan bagi masyarakat Jambi. Belum lagi negara yang selalu absen bahkan membiarkan konflik tersebut terjadi.
Apalagi sampai saat ini jambi menempati rangking kedua dalam konflik agraria secara nasional. Konflik agraria ini juga disebabkan oleh dominasi korporasi sawit dalam pengelolaan tanah.
Hal ini berbanding terbalik dengan kelangkaan Minyak Goreng khususnya diprovinsi jambi.
"Seharusnya Presiden jokowi hadir ke provinsi jambi bukan melalukan ceremonial pembagian BLT minyak goreng, tetapi mampu meresmikan Industri pengolahan minyak goreng milik negara yang berada di Jambi," katanya.
Christian juga mengkritik mengenai ceremonial pemberangkatan ekspor pinang di Provinsi Jambi.
"Seharusnya presiden malu, ekspor pinang tersebut dilakukan oleh CV indokara. Seharusnya negara sudah hadir dalam distribusi hasil panen petani pinang," ujarnya.
Diketahui, hal ini disebabkan karena sampai saat ini distribusi pinanh masih didominasi oleh tengkulak - tengkulak pemodal besar.
Pinang sampai saat ini belum memiliki kepastian legalitas dipasaran internasional. Kehadiran negara dalam komoditi pinang sampai saat ini masih dipertanyakan.
Christian juga menuturkan pada tahun 2019, banyak pengepul pinang di Tanjung Jabung Barat ditipu oleh Pengusaha pinang Asal india bernama jarjit sing. Namun sampai saat ini negara belum mampu menangkap bahkan mengendus keberadaannya.
"Seharusnya pemerintah benar - benar hadir dalam proses hilirisasi dan ekspor agar tidak menjadi monopoli importir yang tidak jelas keberadaannya, bukan mendorong mencarikan bibit terbaik untuk petani. Karena kualitas bibit Pinang Jambi masuk dalam klasifikasi ekspor," tutupnya.(ASS)
