Ribuan Massa di Kendari memadati jalan menuju DPRD Sultra.
KENDARI - Ribuan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang ada di Kendari menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam Aksi unjuk rasa, Senin (11/4/2022).
Diantara yang hadir dalam aksi itu adalah Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kota Kendari (BEM UHO, BEM Unsultra, BEM IAIN, BEM UNU Sultra, dan BEM Universitas Mandalawaluya).
Dilain itu, terdapat pula Forum Mahasiswa Sultra Bersatu (Formasub) "DPC GMNI Kendari - Kessos Indonesia - Fokpol UHO - Foskum Sultra", Kelompok Cipayung Plus Kota Kendari "PMII - HMI - GMKI - PMKRI - LMND - IMM - KMHDI" serta ada juga Persatuan Ojek Online.
Mereka melakukan konvoi dari kampus mereka masing-masing menuju gedung DPRD Sultra yang dimulai sekitar pukul 09.00 Wita dengan massa yang datang silih berganti memadati gedung DPRD.
Demo mahasiswa itu merupakan bagian dari penolakan terkait isu-isu nasional yang dinilai menyalahi aturan dan merugikan masyarakat. Mulai dari isu perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan Pemilu 2024, Kenaikan BBM jenis Pertamax, kelangkaan dan Kenaikan harga minyak goreng, hingga Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen.
Salah satu perwakilan perserta aksi, Ahmad Arfan Mponini yang tergabung dalam Formasub yang juga menjabat sebagai Ketua DPC GMNI Kendari itu, memberikan keterangan terkait issu yang mereka suarakan sebagai tuntutan kepada Pemerintah Jokowi-Maruf.
"Fokus issu kami adalah kenaikan harga BBM, Kenaikan harga Minyak Goreng serta bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan, dan PPN menjadi 11 persen, serta tolak penundaan pemilu. Ini akan kami bawa ke DPRD Sultra untuk disampaikan ke pusat," terangnya.
Ia memberikan keterangan terkait pernyataan sikap yang dibawakan oleh Formasub. Pernyataan sikap terhadap tersebut mengenai 4 hal sebagai berikut:
1. Mendesak DPR agar segera mengevaluasi kebijakan naiknya harga BBM non subsidi yang dapat memicu pembengkakan anggaran subsidi dan mendorong tata kelola PT. Pertamina.
2. Mendesak DPR agar segera mengevaluasi kebijakan kenaikan biaya PPN yang tertuang pada PP Nomor 7 tahun 2021 yang berdampak signifikan terhadap Rakyat sebagai konsumen atas barang yang dikonsumsi.
3. Mendesak DPR agar segera mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan pokok dengan membentuk panja dan menjamin stabilitas harga Minyak Goreng di masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah perihal harga eceran tertinggi Rp. 14.000.
4. Mendesak DPRD Sultra agar segera berkomitmen dan membuat pernyataan tertulis terkait penolakan wacana Penundaan Pemilu 2024 dan mengembalikan fungsi DPR sebagai Control Check and Balance.
Sementara itu, Ketua DPRD Sultra Abdurahman Shaleh sempat menemui massa aksi dan meyatakan siap mengawal aspirasi mahasiswa dan sejumlah massa aksi dari berbagai elemen tersebut.
“Kami siap mengawal seluruh aspirasi yang kalian sampaikan hari ini. Kami akan mengundang pihak Pertamina dan instansi terkait, saya tidak mau diperbodoh dengan cukong,” ujarnya saat menemui massa aksi.
Aksi unjuk rasa pada Senin 11 April di depan gedung DPRD Sultra, Kota Kendari berakhir ricuh, pasalnya para pengunjuk rasa yang hadir menyampaikan aspirasi menerobos blokade polisi. (Adhar)
