%20dan%20Ahmad%20Alim%20Bachri%20(kanan).jpeg) |
| Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (kiri) dan Ahmad Alim Bachri (kanan) |
BANJARMASIN - Pemerintah memastikan terlaksananya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Sejumlah kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan IKN akan ditandatangani mulai Senin depan (29/08). Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Kamis lalu (25/8/).
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si, menyambut baik perkembangan pembangunan IKN. Sebagai akademisi asal Kalimantan, Alim Bachri memberi sejumlah catatan strategis agar pembangunan monumental bagi Indonesia ini berjalan selaras dengan pembangunan di provinsi-provinsi sekitar IKN Nusantara, salah satunya Kalimantan Selatan (Kalsel).
Alim Bachri memandang bahwa IKN merupakan program strategis nasional yang akan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus merupakan strategi pemerataan pembangunan nasional.
“Posisi strategis Kalimantan sebagai pulau yang terletak di tengah-tengah NKRI dapat berfungsi sebagai pulau determinasi konektivitas wilayah timur dan barat Indonesia,” ujar Alim Bachri yang juga Wakil Ketua Forum Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
Oleh karena itu, menurut Alim Bachri, provinsi disekitar IKN akan berfungsi sebagai wilayah penyangga utama bagi IKN untuk memenuhi kebutuhan IKN secara keseluruhan. Dengan demikian, wilayah penyangga akan memperoleh manfaat yang sangat besar terhadap keberadaan IKN, mulai dari suplai kebutuhan pangan sampai kebutuhan sumber daya manusia (SDM).
Keberadaan IKN diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah penyangga yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
“Oleh karena itu, daerah penyangga IKN harus memiliki strategi pengembangan industri berbasis potensi wilayah dan sesuai dengan kebutuhan IKN,” papar Alim Bachri yang juga pernah menjadi anggota Tim Terpadu Pengembangan Industri Berbasis Hilirisasi Provinsi Kalimantan Selatan.
Ahmad Alim Bachri menekankan bahwa Kalimantan Selatan sebagai bagian dari wilayah penyangga IKN harus mempersiapkan diri sebagai daerah mitra strategis bagi IKN. Tujuannya agar Kalsel dapat menjadikan IKN sebagai peluang pengembangan ekonomi daerahnya. Strategi pengembangan bisnis Kalsel harus didasarkan kebutuhan IKN.
“Sebagai contoh hilirisasi hasil-hasil produksi pertanian di Kalsel disuplai untuk memenuhi kebutuhan IKN dengan demikian Kalsel sebagai wilayah penyangga IKN dapat meningkatkan nilai tambah ekonominya melalui pengembangan industri wilayah,” imbuh Alim Bachri.
Dengan demikian diharapkan perekonomian Kalsel atau wilayah penyangga lain memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dengan adanya IKN di Kalimantan Timur. Dalam jangka panjang akan mendorong keseimbangan perekonomian antar wilayah secara regional dan nasional.
Pria yang menyelesaikan gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Hasanuddin ini menambahkan pula pentingnya inovasi sebagai kunci keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah penyangga IKN yang berbasis industri. Inovasi yang dimaksud khususnya dalam proses pengembangan produk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh IKN.
“Hal ini perlu didukung oleh rekonstruksi kebijakan pengembangan industri yang berbasis pada potensi sumber daya masing-masing wilayah penyangga tanpa terkecuali Kalsel,” kata Alim Bachri.
Dengan begitu, menurut pria yang pernah menjadi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lambung Mangkurat periode 2014-2018 ini, keberadaan IKN di Kalimantan akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat wilayah penyangga terutama kawasan regional Kalimantan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
“Kita dorong pemerintah agar pembangunan IKN cepat selesai sesuai rencana sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya secara nyata, termasuk memajukan provinsi penyangga seperti Kalsel,” papar Alim Bachri.
Ahmad Alim Bachri juga mengingatkan peran perguruan tinggi yang berada di wilayah penyangga sudah seharusnya ikut mempersiapkan diri untuk menjadi mitra strategis pengembangan dan pembangunan IKN.
“Dimana perguruan tinggi merupakan institusi penyedia SDM dan sekaligus sebagai sumber inovasi pembangunan yang diperlukan untuk mendukung IKN,” pungkas Alim.
