SUMBAWA - Pemerintah resmi mengumumkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu, 3 September 2022. Hal itu mendapat respons dari masyarakat.
Nyaris seluruh mahasiswa dan masyarakat di Indonesia melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM, tidak terkecuali mahasiswa di Kabupaten Sumbawa.
Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Sumbawa Menggugat menyerbu Gedung DPRD Sumbawa, di Jalan Lintas Sumbawa Bima, Kabupaten Sumbawa, Kamis (8/9).
“Jika harga BBM naik, harga bahan pokok juga naik,” ungkap salah satu orator.
“Secara tidak langsung pemerintah saat ini mencekik rakyatnya sendiri,” sambung orator lain.
Dengan membawa spanduk dan bendera, massa aksi menyampaikan aspirasinya ke pemerintah pusat dan daerah sumbawa.
Koordinator umum (Kordum) sekaligus Ketua BEM UTS, Rais mengatakan mahasiswa yang tergabung hadir dari berbagai Organisasi Kepemudaan, BEM dan Organisasi Perempuan di Sumbawa. Diantaranya, HMI, LMND, KAMMI, SMI, GMNI, KPR, SP, HIMMAH NW DI, BEM UNSA, BEM STKIP, BEM STIKES, dan BEM UTS.
“Mereka datang dengan suara yang sama. Permasalahan yang sama,” kata Rais.
Ricuh: Dobrak Gerbang, Massa Aksi Marah Dengan Sikap DPRD Sumbawa
Siang pada hari itu panas. Berangkat dari Taman Pahlawan, kemudian berjalan menuju Gedung DPRD Sumbawa. Sebelumnya, mereka melakukan orasi ilmiah di depan Gedung Kantor Bupati Sumbawa.
Sekitar pukul 11.00 Wita, massa aksi tiba di Pombensin Atas. Massa yang terdiri dari dua belas lembaga tersebut langsung melakukan Aksi Dorong Motor menuju simpang Boak sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.
Setelah itu massa aksi berjalan menuju Gedung DPRD Sumbawa yang dipimpin oleh koordinator lapangan tiap lembaga sambil menyampaikan orasi ilmiah.
Tepatnya pukul 11.45 Wita, masa aksi tiba dilokasi. Massa aksi langsung menyampaikan orasi ilmiah. Setelah menyampaikan beberapa orasi, mereka ditemui Waka tiga DPRD Sumbawa NTB Nanang Nasiroddin. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan aliansi, massa aksi menolak untuk ditemui oleh Waka tiga. massa aksi meminta untuk ditemui oleh perwakilan setiap partai fraksi. Hal ini menurut pengamatan ...(nama media), yang menjadi pemicu keributan antara massa aksi dengan kepolisian.
Enam humas (perwakilan) massa aksi menemui pihak DPRD dan kepolisian menegosiasi agar mereka menghadirkan wakil dari setiap fraksi. Menanggapi hal itu Nanang Nasiroddin mengatakan permintaan tersebut akan diupayakan .
“Saya akan berusaha menghadirkan para wakil fraksi,” katanya.
Kecewa karena fraksi yang hadir hanya lima orang dari sepuluh fraksi yang ada, massa aksi semakin tak terkendali. Alhasil, pukul 13.15 Wita kericuhan tidak terhindarkan, massa aksi dan pihak keamanan terlibat saling mendorong.
Aparat kepolisan dihujani batu, botol dan kayu. Kemudian, massa aksi memberikan waktu sepuluh menit untuk menghadirkan fraksi yang ada.
Suasana semakin tak terkendali, aparat kepolisian mengeluarkan mobil yang mengangkut water cannon dan akan menyemprotkan air.
Perwakilan Fraksi DPRD dan Perwakilan Bupati Menandatangani tuntutan
Setelah memakan waktu cukup lama, negosiasi antara kedua belah pihak menemui titik terang. Perwakilan fraksi DPRD menemui demonstran di depan gerbang. “saya siap bertanggung jawab atas tuntutan ini,pengambilan keputusan DPRD bersifat kolektif kolegial.” pintanya.
Perwakilan fraksi dan pemerintah daerah menyatakan sikap menolak kenaikan BBM dan siap mengawal sebelas tuntutan dari massa aksi aliansi sumbawa menggugat, serta akan mengkonfirmasi dan mengundang aliansi pada hari Senin (12/9).
11 TUNTUTAN SUMBAWA MENGGUGAT
1. Mendesak Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa untuk menyatakan sikap secara terbuka dan membuat surat penolakan terkait kenaikan harga BBM yang ditujukan kepada Presiden RI dan Menteri ESDM RI serta melampirkan bukti bahwa surat tersebut telah sampai kepada yang di tujukan.
2. Mendesak DPRD Kabupten Sumbawa untuk tegas menuntut presiden dalam menunda proyek strategis nasional dan alihkan anggaran tersebut untuk subsidi BBM.
3. Mendesak DPRD Kabupaten Sumbawa untuk tegas menuntut pemerintah pusat agar mengendalikan harga bahan pokok
4. TolakRUUKUHP
5. Hapus UU ciptakerja no 11 tahun 2020
6. Mendesak DPRD untuk mengevaluasi 10 program kerja Mo-Novi
7. Mendesak PEMDA dan DPRD Kabupaten Sumbawa membuat PERDA terkait permasalahan gas LPG3 Kg di Sumbawa diantaranya mafiagas,pangkalan gas resmi yang menjual di atas HET LPG 3 Kg dan oknum yang tidak seharusnya memakai gasLPG 3 Kg (ASN, PNS, UMKM pendapatan diatas 30 Juta perbulan, dan masyarakatkelasmenengah keatas).
8. Mempercepat kenaikan royalti batubara dan pertambangan lain untuk menutup kebutuhan anggaran subsidi serta memaksimalkan pembangunan energi baru dan terbarukan untuk mengatasi krisis energi dimasadepan.
9. CabutPerda No.08/2015 tentang PPTKILN dan segera sahkan Perda baru yang melindungi Pekerja Migran Indonesia sesuai masukan SP Sumbawa
10. Menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa untuk menindak lanjuti MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Aliansi Sumbawa Menggugat(Terlampir)
11. Menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa untuk menindak lanjuti MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Aliansi Sumbawa Menggugat(Terlampir)
Setelah tuntutan diterima, massa aksi menggaungkan hidup mahasiswa dan membubarkan diri pukul 13.47 Wita. (Hamran)
