 |
| Ketua DPC GMNI Sikka Yohanes Maro (Photo Source: Istimewa) |
MAUMERE - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sikka mendesak pemerintah daerah kabupaten Sikka agar serius menyikapi kelangkaan minyak tanah yang saat ini alami oleh masyarakat.
Berdasarkan rilis yang diterima oleh media ini, Senin (28/11/2022), Ketua DPC GMNI Sikka Yohanes Maro menjelaskan sudah 3 (tiga) bulan kabupaten Sikka mengalami krisis minyak tanah dan puncaknya kini menjelang hari raya natal dan awal tahun baru 2023.
"Hampir di setiap agen dan pangkalan mengalami kekurangan pasokan minyak tanah. Akibatnya banyak masyarakat tidak terpenuhi kebutuhannya akan minyak tanah. Kita tahu bahwa krisis ini bukan baru pertama kali terjadi di Sikka. Hampir tiap tahunnya kelangkaan minyak tanah tetap terjadi di nian tanah," tegas Yohanes.
Menurut Yohanes, GMNI Sikka menilai pemerintah daerah kabupaten Sikka tidak solutif dan tidak serius menjawabi krisis ini.
"Seharusnya pengalaman-pengalaman kelangkaan minyak tanah di periode-periode sebelumnya menjadi evaluasi pemerintah. Tugas pengawasan terhadap persediaan, distribusi dan harga tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pemerintah barulah mengambil peran ketika sudah terjadi krisis seperti ini. Pemda sikka harus bertangjawab atas kondisi yang menyesengsarakan masyarakat ini," desak Yohanes.
Terakhir pemerintah daerah (Pemda) Sikka melaksanakan operasi pasar berupa penjualan minyak tanah bersubsidi ke masyarakat beberapa hari lalu. Solusi yang diambil Pemda ini tidak akan memutus rantai kelangkaan minyak tanah di kabupaten ini. Pemerintah daerah harus menggali lebih jauh penyebab kondisi ini.
"Operasi pasar seharusnya juga Pemda melakukan peran pengawasan dan kontrol terhadap distribusi minyak tanah yakni para agen dan pangakalan-pangkalan yang ada. Dengan operasi seperti itu kita bisa mengontrol persediaan, distribusi dan harga penjualan.
Akibat lemahnya pengawasan dari Pemda, pada bulan Agustus lalu minyak tanah yang diperuntukkan pemenuhan kebutuhan masyarakat kabupaten Sikka diduga diseludupkan ke kota Bima, NTB sekitar 2250 liter," ujar Yohanes.
Ini menguatkan asumsi GMNI bahwa adanya penimbunan dan peneyeludupan minyak tanah tanah keluar daerah menjadi faktor kelangkaan minyak di kabupaten sikka. Kondisi ini tentunya sangat menyakiti hati masyarakat kabupaten sikka. Di tengah kondisi masyarakat yang masih kekurangan dan sangat membutuhkan minyak tanah, bahkan harus berkeliling kota dan mengantri hanya untuk mendapatkan seliter minyak tanah.
GMNI menilai, selain tidak adanya kontrol dari Pemda Sikka, harga minyak tanah pun melambung tinggi dipasaran.
"Dari pantauan sementara, harga yang dijual tidak sesuai dengan Harga eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Yohanes. (Tim/Red)
