JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah secara serius tengah melakukan strategi besar perekonomian negara dengan mendesain ekosistem kendaraan listrik. Menurut Presiden, Indonesia memiliki hampir semua yang dibutuhkan untuk membuat ekosistem tersebut dan membuat negara lain bergantung kepada Indonesia.
"Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki bauksit, memiliki timah, dan potensi kita ini gede sekali," ujar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kunci pada acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2022 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Desember 2022.
Presiden mencontohkan dua negara yang dinilainya berhasil membuat negara lain bergantung kepada produk mereka, yakni Taiwan dengan produk cipnya, dan Korea Selatan dengan komponen digitalnya. "Saya lihat terus, yang membuat mereka melejit salah satunya membuat komponen-komponen digital sehingga perusahan-perusahan besar di Amerika semuanya tergantung pada dia, butuh dia," jelasnya.
Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun ekosistem kendaraan listrik, utamanya dalam membuat baterai listrik. Kepala Negara memerinci, cadangan nikel Indonesia adalah nomor satu di dunia, timah nomor dua di dunia, bauksit nomor enam di dunia, dan tembaga nomor tujuh di dunia.
"Membangun ekosistem EV baterai itu kita hanya kurang litium, enggak punya. Saya kemarin sudah sampaikan ke Prime Minister Albanese, Australia punya litium, kita boleh beli, dong, dari Australia. Terbuka, silakan. Tapi ternyata dari kita sudah ada yang punya tambang di sana. Ini strategis, benar melakukan intervensi seperti itu sehingga ekosistem besar yang ingin kita bangun jadi," ungkapnya.
Menurut Presiden yang kemudian menjadi tantangan adalah mengintegrasikan bahan-bahan tersebut karena posisinya yang tersebar di beberapa tempat berbeda di Indonesia, misalnya tembaga ada di Papua dan Sumbawa, nikel ada di Sulawesi, dan bauksit ada di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. "Mengintegrasikan ini sebuah barang yang tidak gampang sehingga jadi sebuah ekosistem itu. Inilah yang terus, saya mati-matian, harus jadi karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati, leap frog menuju ke peradaban yang lain. Saya mati-matian untuk ini," tegasnya.
Lebih jauh, Presiden meyakini bahwa ketika ekosistem besar kendaraan listrik tersebut jadi, maka investasi akan datang dengan sendirinya ke Indonesia. Presiden mengatakan bahwa Indonesia terbuka terhadap hal tersebut, asal para investor turut menggandeng perusahaan swasta Indonesia maupun dengan badan usaha milik negara (BUMN) sehingga terjadi transfer teknologi.
"Kalau ini jadi, percaya saya, perkiraan saya (tahun) 2026, 2027 kita sudah lompatan ini akan kelihatan, akan berbondong-bondong masuk karena industri otomotif ke depan, baik itu sepeda motor listrik, mobil listrik, itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50 persen dari demand pasar yang ada. Inilah yang harus kita tangkap. Begitu ini jadi, saya kemarin hitung-hitungan, saya hitung berapa sih? 60 persen mobil listrik, kendaraan listrik akan tergantung pada EV baterai kita, 60 persen dari pangsa pasar yang ada di dunia. Inilah kekuatan besar kita nanti, seperti tadi komponen digital, seperti tadi cip," jelasnya.
Selain itu, kehadiran ekosistem besar kendaraan listrik juga akan mendongkrak pendapatan negara, baik melalui penerimaan pajak, royalti, dividen, bea ekspor, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika penerimaan negara bertambah, Presiden melanjutkan, artinya anggaran untuk Dana Desa juga bertambah. Dengan demikian, masyarakat desa juga akan turut menikmati hasil dari ekosistem kendaraan listrik yang tengah dibangun oleh pemerintah.
"Dana Desa yang telah kita gelontorkan selama enam tahun sudah Rp468 triliun, artinya peredaran uang yang ada di desa-desa kita, 74.800 desa yang kita miliki menjadi makin berputar-putar, akan makin banyak, dan itu mau-tidak mau akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita yang ada di desa. Inilah saya kira yang namanya keadilan," pungkasnya.
Jakarta, 2 Desember 2022
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
