MAKASSAR - Suasana penandatanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Hukum Unhas dan FISIP Unsulbar terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan jurnal.
Suasana penandatanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Hukum Unhas dan FISIP Unsulbar terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan jurnal.
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsulbar menjalin kerjasama mengenai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pengelolaan jurnal.
Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut digelar di ruang video conference Fakultas Hukum Unhas.
Hadir pada kesempatan itu masing-masing Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof Dr Hamzah Halim, serta Dekan FISIP Unsulbar, Dr Burhanuddin. Hadir pula para wakil dekan serta jajaran petinggi kedua fakultas tersebut.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsulbar, Dr Burhanuddin menjelaskan bahwa diawal berdirinya Universitas Sulawesi Barat memiliki tujuh fakultas.
“Adapun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya memiliki tiga program studi, salah satunya Prodi Ilmu Hukum dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Namun, jumlah SDM ini masih lebih banyak yang Asisten Ahli,” katanya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof Dr Hamzah Halim menerangkan bahwa FH Unhas memiliki SDM berupa guru besar yang cukup banyak. Bahkan katanya, pemilik guru besar terbanyak dari semua Fakultas Hukum yang ada di Indonesia saat ini, yakni 34 guru besar.
“Tentunya ini sejalan dengan kompetensi dan pengalaman yang beragam dan mumpuni. Potensi inilah yang akan dioptimalkan dalam penerapan PKS,” katanya.
Selain itu, kata Prof Hamzah Halim, Fakultas Hukum Unhas juga memiliki lima program studi dengan tiga prodi yang memiliki akreditasi internasional dan dua prodi yang sedang dalam proses. Fakultas Hukum Unhas juga memiliki Hasanuddin Law Review sebagai jurnal internasional terakreditasi Scopus Quartile 4.
“Kedepannya kita akan membuat jurnal Maritim Law Review dengan target internasional terakreditasi Scopus. Ada juga jurnal Ammanagappa, jurnal di beberapa departemen dan jurnal yang dibuat oleh mahasiswa itu sendiri,” bebernya.
Menurut Prof Hamzah Halim, FH Unhas pernah meraih wisudawan terbaik selama tiga kali berturut-turut. Untuk kurikulum, akan dilengkapi dengan berbasis pilot proyek.
Begitu pula dengan adanya program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dengan sembilan programnya yang dapat disinergikan dengan mahasiswa, khususnya prodi Ilmu Hukum Unsulbar.
“Ini bisa melalui MBKM mandiri karena FH Unhas sudah melakukannya.
Terakhir, kami telah menggagas program 1 Desa 1 Mahasiswa untuk kuliah di Fakultas Hukum Bersama Kementerian. Kedepannya, kerjasama ini juga dapat dilakukan secara bersama dengan institusi penegak hukum di Sulawesi Barat.
Oleh karena itu, era kolaboratif, saling sinergi dan tumbuh bersama ini, maka berpikir dan bekerja bahu-membahu harus kita lakukan,” demikian Prof Hamzah. (Ibra)
