Sumenep (Serikatnasional.id),- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelar Workshop Collaborative Governance seri ke-IV Program USAID Madani di kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Selasa (5/9/2023).
Acara yang bertema “Komitmen Keberlanjutan Kolaborasi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Partisipatif” ini bertempat di Aula Potre Koneng, Kantor Bappeda kabupaten Sumenep.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan, Program USAID Madani ini bertujuan memberikan bantuan untuk mempercepat transisi demokrasi melalui penguatan masyarakat sipil, penguatan institusi demokratis.
Selain itu hal tersebut juga dapat membantu kebijakan serta menyediakan konsultasi guna mendukung pemulihan, pertumbuhan ekonomi, dan menguatkan kemampuan ekonomi daerah.
“Program USAID Madani telah berlangsung sejak bulan Nopember 2019, di 6 provinsi di Indonesia. Untuk provinsi jawa timur, program USAID madani dilaksanakan pada 6 kabupaten dan kota, yakni kabupaten sumenep, Jombang, Jember, Malang, Gresik dan Kota Madiun,” kata Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo saat memberikan sambutan sebelum membuka kegiatan Workshop. Selasa (5/9).
Menurut Bupati, di Kabupaten Sumenep program USAID Madani telah menunjuk lembaga kajian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam NU) sumenep sebagai mitra utama program USAID Madani di Kabupaten Sumenep.
“Lakpesdam NU dianggap mampu menjalankan peran, tugas dan tanggungjawabnya serta efektif menyerap program penguatan kapasitas madani,” ujarnya.
Selain itu, lanjut bupati Sumenep, hal ini juga bisa menjadi penggerak dalam penguatan kapasitas OMS di daerah dengan tetap berkoordinasi pada pendampingan program USAID Madani. Termasuk membangun kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Pelaksanaan program USAID Madani di kabupaten Sumenep dimulai dengan terbentuknya forum Masyarakat Madani Sumenep (MMS) sebagai media belajar dan aksi bersama CSO, LPM Perguruan Tinggi, Media, Lembaga dan Banom NU,” paparnya.
Selain itu adanya kesepakatan transparansi dana desa sebagai isu tematik serta upaya mendorong partisipasi dalam peningkatan bumdes sebagai fokus advokasi. Sebab bumdes bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Selain itu, juga untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
“Karena itu, untuk meningkatkan relevansi pembangunan daerah, Lakpesdam NU bersama forum MMS dan tim teknis kabupaten mengembangkan percontohan Bumdes di 3 desa, yakni Desa Rubaru, Desa Talaga, dan Desa Lenteng Timur. Pendekatan percontohan menjadi alternatif pemerintah untuk mengembangkan bumdes secara partisipatif,” ungkapnya.
Replikasi Bumdes berbasis masyarakat telah dilakukan pada 10 desa dengan mekanisme swakelola Type-3 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sumenep.
“Keseluruhan proses dan hasilnya menjadi media peningkatan kapasitas, wawasan dan keilmuan pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus Bumdes, OMS dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di kabupaten sumenep,” pungkasnya. (Ras/Red)
