Sumenep (Serikatnasional.id),- Di Kabupaten Sumenep, masih ada puluhan ribu guru yang berstatus honorer. Hal tersebut perlu tindakan khusus dari pemerintah Kabupaten Sumenep.
Suroyo, Komisi I DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta Pemerintah Daerah untuk mengusulkan lebih banyak Kuota CPNS dan PPPK. Hal tersebut dikarenakan dari banyaknya guru berstatus honorer di lingkungan kabupaten Sumenep.
“Di Kabupaten Sumenep, masih ada puluhan ribu guru yang berstatus honorer. Dan ini perlu diperjuangkan,” ujarnya, Rabu (17/04/2024).
Seharusnya kata dia, pemerintah sumenep bisa memperjuangkan itu, salah satunya dengan mengusulkan tambahan kuota CPNS atau PPPK khusus formasi guru.
Dari banyaknya temuan guru yang berstatus honorer Suroyo meminta pemerintah segera memvalidkan jumlah tenaga guru yang masih berstatus honorer, serta berapa kuota CPNS dan PPPK yang turun dari pemerintah pusat.
“Harus segera disampaikan ke publik mengenai jumlah kebutuhan, baik CPNS maupun PPPK di Sumenep. Biar para guru yang masih berstatus honorer bersiap mengikuti seleksi rekrutmen CPNS dan PPPK,” tegas Suroyo.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi menyampaikan, jika pihaknya sudah menerima surat dari Menteri PANRB berisi persetujuan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep.
“Surat itu menyetujui rekrutmen CPNS dan PPPK sebanyak 420 orang, sesuai usulan kami,” ungkapnya.
420 kuota itu terdiri dari 46 CPNS dan 374 PPPK. Sebagian besar yang dibutuhkan merupakan tenaga pendidikan dan kesehatan, sisanya tenaga teknis.
Sedangkan untuk PPPK, 203 formasi guru, mulai guru kelas, guru agama, olahraga, kesenian, dan TIK. Kemudian 46 formasi tenaga kesehatan, dan 125 formasi tenaga teknis.
“Kalau untuk CPNS, 21 formasinya diantaranya untuk dokter, dokter spesialis dan radiologi. Kemudian 25 lainnya tenaga teknis, seperti auditor dan akuntan,” katanya.
Pelaksanaan tahapan rekrutmennya diperkirakan akan dimulai akhir April atau awal Mei mendatang. Bahkan saat ini, pihaknya mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat tentang rekrutmen tersebut.(Red)
