Sumenep (Serikatnasional.id),- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur gelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
M. Muhri, S. Th.I ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa pandangan umum fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas raperda Pertanggung Jawaban APBD tahun Anggaran 2023 ini. Disebutkan, fraksi PKB banyak mendapatkan masukan dan informasi sebagai penyeimbang atas capaian kinerja yang telah diklaim oleh Bupati atas keberhasilannya.
Pihaknya menyampaikan, dari angka Statistik didalam LKPJ 2023 seolah berbanding terbalik antara data yang ada di LKPJ dengan hasil serap informasi Fraksi PKB dilapangan.
" Dalam angka Statistik didalam LKPJ 2023, menunjukkan bahwa Pembangunan di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun jika membuka jejak digital, bahwa selama 2023 masih banyak keluhan-keluhan masyarakat baik secara langsung maupun media sosial, sehingga seperti ada kontradiksi antara data dan realita di lapangan, " Katanya. 22 Mei 2024.
Selain itu, sektor Pendidikan sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Sumenep dengan adanya program bantuan biaya pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar, menenggah hingga perguruan tinggi bagi siswa / mahasiswa kurang mampu maupun berprestasi, hal ini patut dipertahankan dan lebih dioptimalkan kembali dengan menghadirkan berbagai inovasi di dunia pendidikan;
Dalam kesempatan ini, pihaknya ingin memberikan masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait LKPJ Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2023, yang diharapkan mendapatkan penanganan segera ditahun ini. Pada poin priorotas ke 2 yaitu pengembangan kewirausahaaan dan pemberdayaan komunitas Event Ekonomi Kreatif
Lanjut Muhri, faktor angka kemiskinan yang disampaikan melalaui Nota Pengantar Penjelasan APBD 2023 jauh api dari panggang, tidak sesuai dengan fakta dan kondisi riil dibawah.
" Karena masih ada teriakan dan keluh kesah masyarakat miskin masih banyak terdengar di sekitar kita setiap Anggota DPRD turun ke tenggah masyarakat, " Kata Muhri.
Pandangan umum fraksi partai Kebangkitan Bangsa atas raperda Pertanggung Jawaban APBD tahun Anggaran 2023 di sektor pertanian, persoalan pupuk masih belum bisa teratasi bahkan persoalannya semakin memburuk, hal ini berdasarkan keluhan masyarakat petani atas ketersidaan pupuk yang semakin langka. Entah karena memang stock pupuk yang semakin sedikit jatahnya atau karena ada permainan oknum yang menyebabkan persoalan tersebut.
" Namun demikian kami tetap mendorong kepada pemerintah kabupaten sumenep untuk tidak tutup mata atas hal tersebut, karena sector pertanian merupakan kebutuhan pokok yang bersentuhan langsung dengan ketahanan pangan daerah lebih-lebih ketahanan pangan nasional kita. Jika sector pertanian menjadi prioritas maka semestinya harus seirama dengan kebijakan yang pro rakyat bukan malah sebaliknya." Pungkas Muhri melalui pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. (Ras/red)
