 |
| Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI / foto Twitter MH. Said Abdullah / Istimewa |
JAKARTA, SERIKATNASIONAL.ID | Hasto Kristiyanto Sekjen PDI-P partai besutan Ir. Soekarno ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu.
Dari peristiwa ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta agar penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus PAW Harun Masiku (HM) diletakkan secara proporsional tanpa opini apapun.
Salah satu putra terbaik Sumenep Said Abdullah menegaskan, Hasto selama ini mematuhi setiap panggilan KPK, memenuhi pernyataannya untuk patuh hukum. Dirinya juga berharap, KPK juga bisa tetap netral dalam kasus ini.
"Kami juga berharap KPK bisa bertindak proporsional. Bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapapun, dengan demikian negara hukum bisa kita jaga. Terhadap kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK mememutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada intervensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik," kata Said dalam rilis resmi, Sabtu (28/12).
Lanjut Said, kasus HM tak berkaitan sama sekali dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Secara khusus, dirinya mengingatkan bahwa spekulasi tak dapat diterapkan tanpa bukti nyata.
"Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini di dasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini," katanya.
Pihaknya mengingatkan kembali bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tak mudah ke depannya. Dengan segala polemik saat ini, akan jauh lebih bijaksana jika pemerintah segera mengeluarkan kebijakan ekonomi.
Said mengakui, tak sedikit pengusaha yang menghubunginya dan menyampaikan keluh. Rata-rata, mereka menunggu kebijakan ekonomi dari pemerintah. Sementara, investor global kini menaruh harap kepada Presiden Donald Trump yang menyebabkan sentimen negatif terhadap rupiah dan bahkan, mengancam sektor ekspor ke Amerika Serikat.
Karena itu, apabila terus terjadi kegaduhan di dalam negeri, dikhawatirkan investor memilih mundur sejenak dari Indonesia, khususnya pada sektor portofolio. Hal tersebut, kata Said, akan jadi sangat mahal untuk perekonomian nasional.
Menurutnya, Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akeses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional.
"Sekali lagi, mari kepada semua pihak, saya mengajak untuk menjaga kehidupan kebangsaan kita ke depan, agar bisa membuahkan harapan. Menjaga optimisme bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan lebih baik ke depan," kata Said.
"Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai," pungkasnya. (***)
