JAKARTA, SERIKATNASIONAL.ID |Sejumlah kelompok masyarakat sipil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan dalam menyajikan laporan kinerja atas penanganan kasus tindak pidana korupsi yang mangkrak.
Menurut koordinator aksi, Cristian Sihite, Aliasi Gerakan Peduli Hukum masyarakat ingin mengetahui perkembangan dan hambatan yang dihadapi KPK dalam menangani kasus korupsi tersebut. "Kami ingin tahu apa yang sudah dilakukan KPK dan apa yang menjadi hambatan dalam menangani kasus-kasus korupsi ini," ujarnya saat di temui serikatnasional.id usai menyambangi KPK Senin (30/12/2024).
Kelompok masyarakat ini menilai bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi KPK. Mereka juga menekankan bahwa transparansi ini akan membantu masyarakat memantau dan mengawasi kinerja KPK.
KPK diminta untuk menyajikan laporan yang mencakup informasi tentang jumlah kasus korupsi yang ditangani, jumlah kasus yang sudah selesai, dan hambatan yang dihadapi. Masyarakat juga meminta KPK untuk menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang mangkrak.
AGPH Meminta
Keterbukaan informasi Publik yang diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU. No 30 Tahun 2002 tentang (KPK) terdapat pada poin Pasal 5 huruf b dan di pertegas dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU KPK.
Untuk itu mereka mendesak KPK agar mengusut tuntas Kasus-kasus yang mangkrak di Komisi Pemberatasan Korupsi KPK sebagai berikut :
1. Dugaan Korupsi Bank Century
2. Dugaan suap pemilihan deputi gubernur Indonesia
3. Dugaan Suap Proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu
4. Dugaan korupsi Proyek pengadaan alat kesehatan di kementerian Kesehatan
5. Dugaan korupsi suap pengadaan satelit monitoring di badan keamanan laut
6. Dugaan Korupsi Proyek Hambalang
7. Dugaan Korupsi Garuda Indonesia
8. Dugaan 150 laporan analisis PPAT dari kasus pertambangan sampai kasus pemerintah.
9. Dugaan korupsi pertambangan
10. Dugaan Korupsi gratifikasi mantan anak pejabat negara
11. kasus mangkrak dll
(D.Wahyudi)
