
SUMENEP, Serikatnasional.id – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil., mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk segera menuntaskan sejumlah proyek strategis dan kebutuhan dasar di wilayah kepulauan. Desakan ini disampaikan menyusul rampungnya agenda masa reses yang ia gelar di Kecamatan Masalembu pada 9 hingga 16 November 2026.
Dalam serap aspirasi tersebut, warga Masalembu menyampaikan enam tuntutan krusial yang dinilai mendesak untuk segera direalisasikan. Persoalan tersebut meliputi kepastian proyek infrastruktur vital, keamanan perairan, perbaikan fasilitas pendidikan, hingga pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
“Masyarakat Masalembu sudah terlalu lama menanti keadilan pembangunan yang setara dengan wilayah daratan. Enam poin yang kami serap selama reses ini bukan sekadar keluhan rutin, melainkan kebutuhan mendesak yang menyangkut hajat hidup dan masa depan warga kepulauan,” ujar Ahmad Juhairi dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Pada sektor infrastruktur strategis, warga meminta Pemkab Sumenep mengambil langkah maksimal guna menuntaskan pembangunan pembangkit listrik PT PLN di Pulau Masalembu. Selain itu, masyarakat juga menagih keseriusan pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana pembangunan Bandara Masalembu yang selama ini kerap disampaikan di ruang publik.
“Soal listrik dan bandara, pemerintah daerah harus punya target penyelesaian yang jelas dan terukur. Jangan hanya berhenti pada wacana, karena dua infrastruktur ini adalah kunci utama membuka keterisolasian dan menggerakkan ekonomi warga kepulauan,” tegas legislator yang akrab disapa Bang Joe ini.
Selain infrastruktur transportasi dan energi, warga juga menyoroti kerawanan keamanan di wilayah perairan Masalembu. Masyarakat meminta percepatan pembangunan pos keamanan laut untuk memutus jalur peredaran narkoba lewat laut serta memberantas praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) dengan alat tangkap terlarang yang merusak ekosistem.
Di sisi lain, persoalan ketersediaan energi harian juga menjadi sorotan tajam. Warga meminta pemerintah menjamin pasokan BBM sekaligus mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap praktik penjualan BBM ilegal ke luar wilayah kepulauan yang kerap memicu kelangkaan di tingkat lokal.
“Pengawasan distribusi BBM ilegal serta ancaman narkoba dan illegal fishing di perairan kita membutuhkan kehadiran negara secara nyata. Pos keamanan laut harus segera dipercepat pembangunannya dan penegakan hukum harus berjalan tegas,” imbuhnya.
Sementara pada sektor pelayanan dasar, masyarakat mendesak Pemkab Sumenep memfokuskan alokasi anggaran pada perbaikan jalan poros desa, saluran irigasi dan drainase, fasilitas air bersih, serta jalan usaha tani. Perhatian serius juga diminta untuk sektor pendidikan, mengingat sebagian besar gedung sekolah di kepulauan memerlukan rehabilitasi maupun penambahan ruang kelas baru.
Ahmad Juhairi memastikan seluruh hasil reses tersebut akan segera dituangkan dalam laporan resmi DPRD untuk dikawal dalam pembahasan kebijakan dan anggaran bersama pihak eksekutif.
“Kami di Fraksi NasDem akan mengawal penuh agar seluruh aspirasi ini masuk dalam skala prioritas pembangunan Pemkab Sumenep. Pembangunan di kepulauan harus dipercepat agar tidak ada lagi kesan dianaktirikan di kabupaten sendiri,” pungkasnya. (red)


Tidak ada komentar