
Sumenep, Serikatnasional.id – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Masalembu dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Juhairi, angkat bicara menanggapi pernyataan aktivis sosial Farid Gaki yang menyebut harga LPG 3 kilogram yang melambung tinggi sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat kecil.
Juhairi menilai, lonjakan harga LPG subsidi hingga jauh di atas kewajaran memang tidak bisa dibenarkan dan sangat memberatkan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah.
“Yang pasti kenaikan harga itu sangat tidak wajar dan memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah,” ujar Juhairi, Senin (26/1).
Ia menegaskan, persoalan mahalnya LPG 3 kg diduga kuat bukan sekadar faktor distribusi, tetapi adanya oknum yang sengaja mempermainkan harga demi meraup keuntungan pribadi.
“Penyebabnya lebih pada adanya oknum yang mempermainkan harga demi keuntungan pribadi. Sebab lainnya lemahnya kontrol pemerintah terhadap stabilitas harga,” tegasnya.
Menurutnya, di wilayah kepulauan seperti Masalembu, situasi bisa semakin parah karena ada potensi monopoli suplai di tingkat bawah yang membuat harga tidak terkendali.
“Bisa jadi berpotensi besar ada oknum yang memonopoli suplai dan penentuan harga. Kondisinya tambah parah bersamaan dengan lemahnya pengawasan,” tambah Juhairi.
Menanggapi desakan agar pemerintah segera menghadirkan solusi, Juhairi menyatakan pihaknya di DPRD akan mendorong langkah konkret melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Langkah yang akan kami lakukan tentunya memastikan harga stabil dengan melakukan koordinasi dengan OPD terkait persoalan tersebut sehingga harga kembali stabil, termasuk dalam soal pengawasan untuk memastikan tidak adanya oknum yang bermain-main soal harga demi kepentingan pribadi,” tandasnya.
Ia menegaskan, LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat kecil sehingga pengawasan distribusi dan stabilitas harga harus menjadi perhatian serius semua pihak.


Tidak ada komentar