Fraksi Partai NasDem Soroti Banyak Aduan Masyarakat soal Lambannya Penanganan Dampak Bencana Alam

Sumenep, Serikatnasional.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Juhairi, menyoroti banyaknya aduan masyarakat terkait lambannya penanganan dampak bencana alam oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang.

Ahmad Juhairi mengungkapkan, aduan masyarakat terus berdatangan dan mayoritas mengeluhkan minimnya respons serta rendahnya kesigapan OPD dalam menangani dampak bencana alam yang mereka alami.

“Banyak aduan masyarakat yang kami terima. Mereka sudah terdampak bencana alam, tetapi penanganannya lambat. OPD terkait terkesan tidak sigap dan kurang serius,” tegas Ahmad Juhairi, Senin (20/1/2026).

Menurutnya, dampak bencana alam bukan persoalan ringan karena menyangkut keselamatan, kebutuhan dasar, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan penanganan yang tidak maksimal dan cenderung berlarut-larut.

Ia menilai lemahnya respons tersebut mencerminkan rendahnya rasa tanggung jawab pimpinan OPD dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, terutama dalam kondisi darurat yang menuntut kecepatan dan ketepatan tindakan.

“Ketika masyarakat sudah terdampak bencana alam dan pemerintah daerah lambat hadir, maka penderitaan warga akan semakin panjang. Ini jelas tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Atas kondisi itu, Ahmad Juhairi mendorong pemerintah daerah agar berani mengambil langkah tegas terhadap pimpinan OPD yang dinilai lalai. Ia menegaskan bahwa sanksi ringan seperti mutasi atau penurunan jabatan tidak lagi cukup.

“Harus ada sanksi yang lebih tegas dan berani, bahkan sampai pada pemecatan, bagi pimpinan OPD yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak sigap dalam menangani dampak bencana alam,” tegasnya.

Ia pun meminta Bupati Sumenep selaku pimpinan eksekutif untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD terkait, serta memastikan setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti secara nyata dan serius.

“Ini bukan sekadar kritik, tetapi peringatan serius agar pemerintah daerah benar-benar hadir dan berpihak kepada masyarakat ketika mereka menghadapi dampak bencana alam,” pungkas Ahmad Juhairi.