Sinergi Akademisi dan Kebijakan: Menakar Peran FISIP Untag Surabaya dalam Pendokumentasian Hak Maternitas Nasional

Surabaya, Serikatnasional.id – Di koridor kampus Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, semangat nasionalisme tidak hanya dirayakan dalam upacara bendera, tetapi diwujudkan dalam kontribusi nyata para akademisinya di tingkat nasional. Salah satu momen krusial tersebut terekam pada pertengahan Oktober 2025, ketika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untag Surabaya mengambil peran penting dalam mengawal dokumen strategis negara terkait isu perempuan dan kesehatan.

Melalui Surat Tugas Nomor 2643.1/ST/FISIP/X/2025 , Dekan FISIP Untag Surabaya, Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS, memberikan mandat kepada dua pakar di bidangnya untuk menjadi jembatan antara teori akademik dan praktik kebijakan publik. Mereka adalah Dia Puspitasari, S.Sos. M.Si., M.I.Kom dan Rizkya Dwijayanti, S.IP., M.IP. Tugas ini membawa misi besar: memberikan masukan kritis terhadap laporan pendokumentasian hal maternitas.

Maternitas: Bukan Sekadar Angka, Melainkan Hak Asasi

Pertemuan yang dilangsungkan pada Jumat, 17 Oktober 2025, melalui platform Zoom Online tersebut menjadi ruang pertemuan bagi berbagai pemangku kepentingan. Mengapa isu maternitas menjadi fokus utama? Dalam diskursus sosial dan politik, maternitas seringkali dipandang secara sempit sebagai urusan kesehatan ibu. Padahal, di baliknya terdapat lapisan isu yang jauh lebih kompleks: mulai dari hak kerja bagi ibu menyusui, perlindungan dari diskriminasi di lingkungan kantor, hingga aksesibilitas informasi yang inklusif.Bagi FISIP Untag Surabaya, penugasan ini adalah bentuk implementasi dari visi program studi yang mereka naungi, mulai dari Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, hingga jenjang Doktoral. Isu maternitas membutuhkan pendekatan komunikasi yang empatik agar laporan yang dihasilkan tidak kaku, serta membutuhkan sentuhan administrasi negara agar pendokumentasian tersebut dapat menjadi basis data yang akuntabel bagi pengambilan kebijakan pemerintah di masa depan.

Profil Srikandi Akademisi: Antara Komunikasi dan Tata Kelola

Kehadiran Dia Puspitasari dan Rizkya Dwijayanti dalam forum tersebut memberikan warna tersendiri. Dia Puspitasari, dengan latar belakang Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom), memiliki keahlian dalam membedah bagaimana sebuah pesan disampaikan kepada publik. Dalam hal pendokumentasian maternitas, ia memastikan bahwa narasi yang dibangun dalam laporan tersebut mampu mewakili suara perempuan dari berbagai latar belakang sosiokultural tanpa terjebak pada stigmatisasi.

Di sisi lain, Rizkya Dwijayanti, dengan keahlian di bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan (M.IP), membawa perspektif tata kelola. Sebagai akademisi dari prodi Administrasi Negara, ia memahami bahwa sebuah laporan pendokumentasian adalah instrumen birokrasi yang vital. Tanpa pendokumentasian yang sistematis, pemenuhan hak-hak maternitas hanya akan menjadi janji manis di atas kertas tanpa adanya indikator keberhasilan yang jelas.

Dinamika Forum Konsultasi Publik: Suara dari Surabaya untuk Nusantara

Forum yang dimulai pukul 12.00 WIB ini berlangsung secara intensif. Meski dipisahkan oleh layar digital, perdebatan dan pertukaran ide mengalir deras. Kedua delegasi dari Untag Surabaya ini tidak hanya bertindak sebagai audiens, melainkan sebagai narasumber yang memberikan evaluasi mendalam. Mereka menyoroti celah-celah dalam draf laporan yang mungkin mengabaikan kelompok perempuan rentan di daerah pelosok atau mereka yang bekerja di sektor informal.

Keterlibatan ini menunjukkan bahwa “Kampus Merah Putih” memiliki jangkauan intelektual yang melampaui batas geografis Surabaya. Alamat kampus di Jalan Semolowaru 45 mungkin menjadi titik koordinat fisik, namun pengaruh pemikiran para dosennya bergema di ruang-ruang diskusi nasional.

Akuntabilitas dan Penjaminan Mutu Akademik

Salah satu hal menarik dari proses penugasan ini adalah ketelitian administratif yang ditunjukkan oleh FISIP Untag Surabaya. Surat tugas tersebut tidak hanya menjadi izin bagi dosen untuk berkegiatan, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme penjaminan mutu fakultas. Dengan adanya tembusan kepada GPM (Gugus Penjaminan Mutu) dan bagian presensi, setiap aktivitas pengabdian dan kontribusi pakar terdokumentasi dengan rapi.

Prof. Rudy Handoko secara tegas memberikan instruksi bahwa setelah menjalankan tugas, kedua penerima tugas wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada pemberi tugas. Hal ini mencerminkan tradisi akademik yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi dan transfer pengetahuan. Apa yang didapat di forum nasional akan dibawa pulang ke kampus, didiskusikan dengan sesama dosen, dan diintegrasikan ke dalam materi perkuliahan untuk mahasiswa.

Kesimpulan: Merawat Masa Depan Melalui Kebijakan

Melalui partisipasi aktif dalam Konsultasi Publik Laporan Pendokumentasian Maternitas, FISIP Untag Surabaya telah membuktikan bahwa ilmu sosial dan ilmu politik memiliki peran krusial dalam perlindungan kemanusiaan. Maternitas adalah fondasi bagi keberlanjutan generasi bangsa. Dengan memastikan dokumentasinya dilakukan secara benar, jujur, dan komprehensif, akademisi telah turut serta merawat masa depan Indonesia.

Langkah Dia Puspitasari dan Rizkya Dwijayanti adalah pesan kuat bagi seluruh civitas akademika: bahwa setiap riset, setiap pemikiran, dan setiap gelar yang disandang harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Di Untag Surabaya, pengabdian adalah napas, dan kebijakan publik adalah medan juang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.