Bakesbangpol Sumenep Keluhkan Media, Sebut Pemberitaan Bisa Giring Opini dan “Serang Pribadi” Pejabat

Sumenep, Serikatnasional.id – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain, secara terbuka mengeluhkan maraknya pemberitaan media yang dinilainya cenderung menggiring opini publik dan menyentuh ranah personal pejabat.

Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam peresmian kantor advokat PBH Jatim di kawasan Lingkar Barat, Sumenep, Sabtu (31/1/2026).

Di hadapan para tamu undangan, Dzulkarnain mengaku “miris” melihat intensitas pemberitaan yang menurutnya tidak selalu mengedepankan prinsip keberimbangan.

“Saya sendiri miris sekali melihat betapa gempurnya, ramenya, teman-teman media itu mem-publish,” ujarnya.

Ia menilai, informasi yang belum jelas kebenarannya bisa berubah menjadi “kebenaran semu” ketika terus-menerus diberitakan. Menurutnya, pola tersebut berbahaya karena membentuk persepsi publik tanpa dasar fakta yang utuh.

“Saya lulusan S2 hukum, belajar filsafat hukum. Berita-berita yang belum tentu kebenarannya itu bisa menjadi opini. Opini kalau diberitakan setiap hari, maka seolah-olah menjadi suatu kebenaran dan fakta,” katanya.

Dzulkarnain menyebut dampak pemberitaan semacam itu tidak hanya ia rasakan secara pribadi, tetapi juga dirasakan pejabat lain di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sumenep. Ia menggambarkan situasi tersebut membuat para pejabat merasa tertekan.

“Baik secara pribadi saya maupun mewakili teman-teman OPD menyikapi berbagai berita yang ada, sehingga kita merasa terkungkung,” tuturnya.

Meski demikian, ia menegaskan tidak anti kritik. Namun, ia memberi garis tegas antara kritik kebijakan dan serangan personal.

“Saya berharap teman-teman media memberikan pemberitaan yang seimbang. Jangan sampai menyerang secara pribadi. Tapi kalau secara kebijakan, oke-oke saja,” tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi sorotan di tengah menguatnya peran media dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam isu-isu yang menyangkut pejabat publik.