DPD GMNI SUMUT : Pilkada Lewat DPRD Berisiko Jauhkan Rakyat dari Demokrasi

Medan, Serikatnasional.id – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menjadi perbincangan publik. Menanggapi hal tersebut, Berry Magnus, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD GMNI SUMUT, menilai gagasan tersebut perlu dikritisi secara serius agar tidak melenceng dari prinsip dasar demokrasi.

“Kalau kita jujur, problem pilkada hari ini memang nyata. Biaya politik mahal, politik uang, dan relasi kuasa yang tidak sehat itu ada. Tapi solusinya tidak bisa dengan menarik hak memilih dari rakyat,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu, 7 Januari 2026.

Menurutnya, pilkada langsung merupakan bagian dari koreksi sejarah pasca-reformasi untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.

“Pilkada langsung itu lahir dari pengalaman masa lalu, ketika kekuasaan daerah terlalu elitis dan tertutup. Mengembalikannya ke DPRD berisiko mengulang persoalan yang sama,” katanya.

Ia menekankan bahwa demokrasi tidak semata soal efisiensi anggaran atau kemudahan teknis. Mengutip Bung Karno, ia menyebut, “Demokrasi bukan sekadar hak memilih, tetapi keberanian rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri.”

Karena itu, menurutnya, setiap kebijakan yang mengurangi peran rakyat harus dipertimbangkan secara sangat hati-hati.Lebih jauh, ia menilai akar persoalan pilkada terletak pada struktur politik yang mahal dan belum sepenuhnya dibenahi.

“Yang perlu diperbaiki itu sistemnya; pendanaan politik, penegakan hukum pemilu, dan pendidikan politik. Bukan justru memindahkan kedaulatan rakyat ke ruang-ruang elite,” jelasnya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa DPD GMNI SUMUT akan terus ikut mengawal isu ini secara kritis.

“Demokrasi memang tidak sederhana, tapi di situlah nilainya. Menjaga hak rakyat untuk memilih pemimpinnya adalah bagian dari menjaga arah demokrasi itu sendiri.”