Haidar Alwi: Kerja Polri di Arus Mudik dan Balik 2026 Membuktikan Negara Hadir untuk Keselamatan Rakyat

Jakarta, Serikatnasional.id – Arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan ujian nyata kemampuan negara dalam menjaga keselamatan rakyat dalam skala besar. Pada fase arus mudik 2026, Polri berhasil menurunkan angka kecelakaan sebesar 3,23 persen dan fatalitas hingga 24,61 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah bukti bahwa pendekatan pengamanan yang terukur mampu menekan risiko nyata di lapangan dan menyelamatkan nyawa manusia. Sekarang, saat arus balik berlangsung dan tekanan kendaraan meningkat menuju kota-kota besar, tantangan itu memasuki fase yang lebih menentukan: memastikan setiap perjalanan benar-benar tuntas dengan selamat.

Dalam kerangka itu, Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menempatkan kerja Polri pada momentum mudik dan balik 2026 sebagai indikator langsung apakah negara bekerja secara nyata. Bagi Haidar Alwi, mudik bukan sekadar mobilitas, tetapi peristiwa nasional yang menguji kemampuan negara mengelola risiko, mengambil kendali, dan melindungi rakyat dalam waktu yang bersamaan.

“Pengamanan mudik tidak boleh dipahami sebagai rutinitas yang berjalan otomatis. Ini adalah ujian kapasitas negara. Ketika lebih dari seratus juta rakyat bergerak hampir dalam waktu yang sama, negara tidak boleh hanya hadir secara administratif, tetapi harus bekerja melalui sistem yang hidup, keputusan yang tepat, dan kepemimpinan yang berani mengambil langkah. Pada mudik 2026, Polri menunjukkan bahwa fungsi perlindungan negara benar-benar berjalan,” tegas Haidar Alwi.

Penegasan ini menjadi krusial karena dalam skala pergerakan lebih dari 143 juta orang, risiko tidak terkonsentrasi di satu titik, tetapi tersebar di banyak titik sekaligus. Dengan tujuan terbesar ke Jawa Tengah, tekanan arus menjadi semakin kompleks dan menuntut pengendalian yang presisi. Karena itu, pengamanan tidak cukup hanya mengandalkan jumlah personel, melainkan membutuhkan kendali sistem, disiplin operasional, dan kepemimpinan yang mampu membaca situasi secara akurat.

Kapolri dan Kepemimpinan yang Mengambil Kendali, Bukan Sekadar Mengikuti Arus.

Dalam Operasi Ketupat 2026, Polri mengerahkan sekitar 161.243 personel gabungan dan menyiapkan 2.746 posko yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Skala ini menegaskan bahwa pengamanan mudik dan balik dilakukan secara menyeluruh, dengan desain operasi yang matang.

Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pendekatan yang digunakan tidak bersifat reaktif. Arus kendaraan tidak dibiarkan berkembang tanpa arah, tetapi dikendalikan melalui rekayasa lalu lintas yang dinamis seperti one way dan contraflow yang disesuaikan dengan kondisi lapangan secara real time.

Pada arus mudik, ketika kepadatan meningkat dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, kebijakan one way diberlakukan untuk mengurai tekanan sebelum mencapai titik kritis. Sementara pada arus balik yang sedang berlangsung, langkah strategis kembali diambil melalui pemberlakuan one way nasional dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 Cikampek guna menjaga kelancaran arus menuju Jakarta.

“Kepemimpinan tidak diuji saat situasi normal, tetapi ketika tekanan meningkat dan risiko membesar. Pada saat itulah keputusan harus hadir tepat waktu. Kapolri menunjukkan bahwa kendali tetap berada di tangan negara, bukan dibiarkan mengikuti arus. Di sinilah kepemimpinan bekerja secara nyata, bukan sekadar terlihat,” ujar Haidar Alwi.

Pendekatan ini menandai pergeseran penting: Polri tidak lagi sekadar mengatur lalu lintas, tetapi mengelola mobilitas nasional dalam momentum paling krusial.

Polri sebagai Sistem Terpadu: Dari Jalan Raya hingga Layanan Publik yang Humanis.

Kerja Polri dalam arus mudik dan balik 2026 tidak berhenti pada apa yang terlihat di jalan. Di baliknya, terdapat sistem terpadu yang mencakup pemetaan titik rawan, pemantauan arus secara real time, serta koordinasi lintas sektor dengan TNI, Dinas Perhubungan, Basarnas, tenaga kesehatan, dan unsur lainnya.

Fokus pengamanan dibagi ke berbagai klaster: jalan tol dan arteri, pelabuhan penyeberangan seperti Merak Bakauheni, stasiun, bandara, kawasan wisata, hingga tempat ibadah. Setiap klaster memiliki karakter risiko yang berbeda dan ditangani dengan pendekatan yang spesifik.

Di lapangan, kerja ini tercermin melalui patroli intensif, pengaturan arus kendaraan, layanan di posko, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat melalui layanan 110. Bahkan potensi bahaya sekecil apa pun ditangani sejak dini, karena keselamatan dibangun dari konsistensi menjaga detail.

Peran Polisi Wanita memperkuat dimensi humanis dalam operasi ini. Polwan terlibat dalam tim urai, pelayanan masyarakat, dan komunikasi lapangan dengan pendekatan yang empatik. Kehadiran ini membantu menurunkan ketegangan di titik padat sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

“Yang terlihat di jalan hanyalah bagian depan. Di belakangnya ada sistem yang bekerja: pemetaan risiko, pengendalian arus, koordinasi lintas sektor, dan kesiapan respons. Ketika jutaan orang bisa bergerak lebih aman dan lebih tertib, itu bukan kebetulan, tetapi hasil kerja yang dirancang dan dijalankan dengan disiplin. Di situlah Polri bekerja untuk keselamatan manusia,” tegas Haidar Alwi.

Hasil Nyata: Penurunan Risiko, Kelancaran Arus, dan Bukti Fungsi Negara Berjalan

Keberhasilan pengamanan tidak diukur dari klaim, melainkan dari hasil yang dirasakan langsung. Penurunan angka kecelakaan sebesar 3,23 persen dan fatalitas hingga 24,61 persen menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan berdampak nyata.

Di balik setiap angka yang turun, ada potensi tragedi yang berhasil dicegah. Ada perjalanan yang tetap berlanjut, ada keluarga yang tidak kehilangan, dan ada risiko yang berhasil ditekan sebelum menjadi bencana.

Selain itu, kelancaran arus di jalur-jalur utama seperti Trans Jawa serta pengendalian kepadatan di titik-titik krusial menegaskan bahwa strategi berjalan efektif. Jalur yang sebelumnya rawan kemacetan mampu dikelola lebih baik melalui rekayasa lalu lintas yang tepat.

“Penurunan risiko bukan kebetulan. Itu hasil dari kerja yang terencana dan dijalankan dengan disiplin. Ketika perjalanan tetap berjalan dan angka kecelakaan menurun, itu berarti fungsi perlindungan negara berjalan sebagaimana mestinya. Pada mudik 2026, Polri membuktikan bahwa keselamatan rakyat benar-benar menjadi prioritas,” ujar Haidar Alwi.

Dalam pandangan Haidar Alwi, kerja Polri pada arus mudik dan balik 2026 adalah gambaran bagaimana negara seharusnya bekerja: sigap, terukur, dan berpihak pada keselamatan rakyat. Haidar Alwi menegaskan bahwa keberpihakan negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam momentum yang menyangkut kehidupan jutaan orang.

“Negara tidak boleh berhenti pada kebijakan. Negara harus bekerja di lapangan, di titik rawan, di setiap perjalanan rakyat. Ketika jutaan orang bisa bergerak lebih aman dan lebih tertib, maka kita harus jujur mengatakan bahwa Polri telah menjalankan tugasnya secara nyata dan terukur. Di situlah negara hadir dalam makna yang sesungguhnya: melindungi keselamatan rakyat,” pungkas Haidar Alwi. (D. Wahyudi)