LPG 3 Kg Tembus Rp100 Ribu di Kramian, Farid Gaki Sebut Penindasan Rakyat; Warga Desak Pemerintah Daerah Bertindak

Sumenep, Serikatnasional.id – Warga Desa Kramian, Kecamatan Masalembu, kian terhimpit akibat kelangkaan dan mahalnya LPG 3 kilogram. Kondisi ini bahkan disebut sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat kecil.

Sejak Desember 2025, warga Desa Kramian hidup dalam tekanan ekonomi berlapis. LPG bersubsidi yang seharusnya menjadi penopang dapur masyarakat miskin justru berubah menjadi barang mewah. Harga melonjak tidak masuk akal, dari Rp70 ribu hingga menembus Rp100 ribu per tabung 3 kg di tingkat pengecer.

“Sudah lama kami kesulitan LPG. Kalau pun ada, harganya luar biasa mahal,” ujar Samad, warga Desa Kramian, kepada News9.id, Senin (26/1).

Mayoritas warga Kramian menggantungkan hidup sebagai nelayan tradisional dengan penghasilan pas-pasan.

Dalam kondisi cuaca buruk yang memaksa mereka tak bisa melaut, beban hidup justru semakin mencekik. LPG mahal, harga sembako ikut meroket, dan daya beli masyarakat kian melemah.

Ironisnya, kenaikan harga kebutuhan pokok seolah tak pernah turun. Sekali naik, harga bertahan tinggi, sementara penghasilan warga tetap rendah. LPG 3 kg yang dijual hingga Rp100 ribu dinilai bukan sekadar persoalan pasar, tetapi sudah masuk ranah ketidakadilan sosial.

Aktivis sosial Farid Gaki turut menyoroti kondisi tersebut. Ia menyebut harga LPG 3 kg yang menyentuh Rp70 ribu hingga Rp100 ribu sebagai bentuk penindasan ekonomi terhadap rakyat kecil.

“Ini bukan sekadar kenaikan harga, tapi hak rakyat kecil yang terampas. Gas 3 kilo itu kebutuhan dasar. Kalau harganya setinggi itu, ini sudah bentuk penindasan,” tegas Farid dalam live tiktoknya.

Menurutnya, mahalnya harga diduga dipicu distribusi yang tidak terkendali, lemahnya pengawasan, hingga kemungkinan praktik permainan harga di lapangan. Ia mendesak pemerintah dan aparat terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan maupun pengecer.

Situasi makin menyakitkan ketika cuaca buruk justru diduga dimanfaatkan sebagian pihak untuk menaikkan harga. Di saat rakyat terpuruk, ada yang meraup keuntungan dari penderitaan.

Warga mengaku sudah mengadu ke pemerintah desa, berharap ada solusi atau intervensi. Namun hingga kini belum ada perubahan berarti. Harga tetap tinggi, distribusi bermasalah, dan warga dipaksa bertahan sendiri.

“Kalau ada yang jual LPG 3 kg, harganya Rp100 ribu. Ini jelas memberatkan. Kami sedang susah, cuaca buruk, tidak bisa melaut,” lanjut Samad.

Farid Gaki juga berharap Bagian Perekonomian pemerintah daerah segera turun tangan memberikan solusi konkret. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi distribusi serta menertibkan harga di tingkat pangkalan dan pengecer.

Ia mendorong langkah cepat seperti operasi pasar, sidak rutin, serta koordinasi dengan agen dan distributor agar harga kembali sesuai ketentuan.

“Pemerintah daerah harus sigap memastikan LPG subsidi benar-benar terjangkau dan tepat sasaran,” ujarnya.

Warga menilai pemerintah tidak cukup hadir lewat slogan kesejahteraan. Masyarakat Kramian membutuhkan kebijakan nyata agar LPG 3 kg kembali ke harga normal dan distribusinya tepat sasaran.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan, yang terjadi bukan sekadar krisis energi, tapi pengabaian terhadap rakyat kecil yang sedang kesulitan,” tandasnya.