GMNI Jakarta Geruduk Istana dan Kemlu, Tolak Perjanjian Dagang Indonesia–AS

Jakarta, Serikatnasional.id – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jakarta melayangkan nota keberatan strategis kepada Presiden RI, Menteri Luar Negeri, dan DPR RI terkait rencana Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. GMNI menilai perjanjian tersebut berpotensi merugikan rakyat kecil serta melemahkan kedaulatan ekonomi nasional.

Ketua DPD GMNI Jakarta, Deodatus Sunda Se, mengatakan ART bukan sekadar perjanjian perdagangan, tetapi dinilai sebagai bentuk tekanan ekonomi yang dapat menghambat kemandirian bangsa.

“Marhaenisme menuntut kita untuk berdikari. Namun ART ini justru menempatkan ekonomi rakyat di bawah dominasi kapitalisme global. Ini merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita Bung Karno untuk membebaskan rakyat kecil dari penghisapan,” kata Deodatus saat menyampaikan pernyataan di depan Gedung Kementerian Luar Negeri RI.

Sekretaris DPD GMNI Jakarta, S. Abraham Christian, menilai perjanjian tersebut berpotensi berdampak pada sektor pertanian dan struktur agraria nasional. Menurutnya, kebijakan perdagangan yang membuka akses impor pangan secara luas dapat melemahkan daya saing petani lokal.

“Bagaimana kita bicara kedaulatan pangan jika kebijakan ini memfasilitasi masuknya komoditas pangan impor bersubsidi dari Amerika Serikat. Kondisi ini bisa melemahkan petani di pedesaan dan memicu perubahan penggunaan lahan,” ujarnya.

Abraham juga menyoroti potensi ketergantungan ekonomi yang dapat timbul jika kerja sama perdagangan tidak diimbangi dengan penguatan industri nasional.

“Kita berisiko hanya menjadi pasar, bukan produsen. Kebijakan yang mengharuskan pembelian produk tertentu dari luar negeri dapat menghambat pengembangan teknologi nasional,” tambahnya.

Dalam nota keberatan yang disampaikan, GMNI Jakarta menyoroti beberapa hal yang dinilai krusial, di antaranya potensi melemahnya kedaulatan ekonomi, meningkatnya ketergantungan terhadap produk impor, serta kemungkinan terjadinya konflik agraria akibat perubahan penggunaan lahan.

Selain itu, GMNI Jakarta juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali rencana ratifikasi perjanjian tersebut serta mengutamakan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.

GMNI Jakarta menyatakan akan terus mengawal kebijakan perdagangan internasional yang dinilai berdampak pada kepentingan masyarakat luas.

“Jika pemerintah tidak berpihak pada kepentingan rakyat, GMNI akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat agar kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan kepentingan nasional,” ujar Deodatus.

Aksi penyampaian nota keberatan tersebut turut dihadiri perwakilan kader GMNI Jakarta sebagai bentuk sikap organisasi terhadap kebijakan perdagangan internasional yang dinilai strategis.