5 Pulau Terluar Sumenep Jadi Korban Ketimpangan Pembangunan

Jatim, Serikatnasional.id — Ketimpangan pembangunan di Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan. Lima wilayah kepulauan terluar—Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu—dinilai masih termarginalkan akibat minimnya perhatian terhadap infrastruktur dasar.

Di tengah geliat pembangunan di wilayah daratan Madura, kondisi berbeda justru dialami masyarakat kepulauan. Jalan rusak, akses transportasi terbatas, hingga konektivitas yang lemah menjadi hambatan utama aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan pokok.

Padahal, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tengah mendorong target swasembada pangan nasional. Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, upaya tersebut dinilai sulit terwujud secara merata, khususnya di wilayah kepulauan.

Ketua DPD PWRI Jawa Timur, Ridwan, menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan serius dalam arah pembangunan daerah. Menurutnya, lima kepulauan tersebut seolah menjadi “wilayah pinggiran” yang belum tersentuh secara optimal oleh kebijakan strategis pemerintah.

“Bagaimana mungkin ketahanan pangan bisa tercapai jika akses distribusi saja terhambat? Infrastruktur jalan yang rusak, bahkan menjadi kubangan saat hujan, jelas memperparah kondisi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan Madura yang dinilai belum maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat kepulauan.

Menurut Ridwan, ketimpangan ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Wilayah kepulauan yang secara geografis strategis justru belum mendapatkan prioritas sebagaimana mestinya.

“Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu bukan sekadar pelengkap administratif. Mereka bagian penting dari Jawa Timur yang seharusnya mendapatkan hak pembangunan yang sama,” tegasnya.

Ia menambahkan, konektivitas infrastruktur—baik transportasi maupun digital—harus menjadi agenda utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Sebagai langkah konkret, masyarakat diminta aktif mengawasi kinerja wakil rakyat serta berani melaporkan jika ditemukan indikasi kelalaian maupun penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Ketimpangan yang terus dibiarkan, lanjutnya, hanya akan memperlebar jurang antara wilayah daratan dan kepulauan, serta menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. (Ras/Red)