Fraksi PKB: Infrastruktur, Air Bersih, dan Penguatan Ekonomi Rakyat Dominasi Aspirasi Hasil Reses III DPRD Sumenep

SUMENEP, Serikatnasional.id – Infrastruktur dasar, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pelayanan sosial menjadi lima isu utama yang mendominasi aspirasi masyarakat dalam Hasil Reses III Tahun Sidang 2026 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumenep.

Hal tersebut diungkapkan oleh Virzannida Busyro saat menyampaikan laporan hasil reses Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep.Menurutnya, reses bukan sekadar agenda formal yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, tetapi menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di setiap daerah pemilihan.

“Hasil reses bukan hanya kumpulan usulan pembangunan, melainkan gambaran nyata kebutuhan dan harapan masyarakat agar pemerintah benar-benar hadir melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan mereka,” ungkap Virzannida Busyro.

Ia menjelaskan, Fraksi PKB mencatat lima kebutuhan prioritas yang paling banyak disampaikan masyarakat. Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, meliputi peningkatan jalan kabupaten, jalan lingkungan, jembatan, drainase, tembok penahan tanah, bronjong sungai, tambat labuh, hingga penerangan jalan umum di wilayah daratan maupun kepulauan.

Kedua, pemenuhan akses air bersih dan kebutuhan air untuk pertanian melalui pembangunan SPAM, pengeboran sumur, embung, tandon air, serta jaringan distribusi air bersih.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui rehabilitasi sekolah, madrasah, taman pendidikan Al-Qur’an, lembaga pendidikan diniyah, perpustakaan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Keempat, penguatan ekonomi kerakyatan melalui dukungan kepada UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan kelompok usaha masyarakat.

Kelima, peningkatan pelayanan sosial dan lingkungan hidup, termasuk penanganan rumah tidak layak huni, bantuan sosial yang tepat sasaran, pengelolaan sampah, serta penguatan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Virzannida Busyro menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat harus menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, melainkan harus dijawab melalui penetapan skala prioritas yang tepat, transparan, dan berkeadilan.

Ia juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan verifikasi teknis terhadap setiap usulan hasil reses agar dapat ditindaklanjuti melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di akhir penyampaiannya, Virzannida Busyro mengajak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat sinergi dalam mengawal aspirasi masyarakat, sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah daratan dan kepulauan.