Kemendagri-SKALA Perkuat Tata Kelola Pemprov Maluku melalui Optimalisasi SIPD

AMBON, Serikatnasional.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) memperkuat kapasitas Pemerintah Provinsi Maluku dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Upaya tersebut dilakukan melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah yang digelar selama dua hari di Swiss-Bellhotel Ambon. Kegiatan ini diikuti perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri.

Workshop difokuskan pada penguatan pengendalian dan evaluasi, khususnya terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Optimalisasi SIPD diharapkan mampu mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah secara lebih efektif, transparan dan akuntabel.

Provincial Lead SKALA, Odie Seumahu, menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mendampingi Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, kemitraan antara SKALA dan pemerintah daerah diarahkan pada penguatan perencanaan, penganggaran serta pemanfaatan data yang inklusif untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

“Kemitraan ini berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, serta pemanfaatan data yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Odie dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (16/8/2026).

Ia menjelaskan, SKALA bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri juga telah mendorong langkah teknis untuk mengintegrasikan SIPD Modul Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dengan Portal Lawamena Satu Data.

Integrasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemutakhiran dan validasi data pengendalian serta evaluasi oleh perangkat daerah. Selain itu, kinerja perangkat daerah dapat dipantau pimpinan daerah melalui dashboard executive.

“Semua mengarah pada konsistensi perencanaan, penganggaran dan layanan efektif sesuai target pembangunan yang terukur,” ujarnya.

SIPD Jadi Instrumen PengendalianAnalis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Rendy Jaya Laksamana, menilai SIPD memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Menurutnya, SIPD telah mengembangkan dan menerapkan proses pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara terintegrasi.

“Dengan begitu harapannya hasil pengendalian dan evaluasi akan lebih cepat, bahkan dengan kualitas data dan informasi yang valid, akurat dan transparan,” jelas Rendy.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi. Persoalan tersebut antara lain kendala teknis sistem, ego sektoral, miskomunikasi atau koordinasi yang belum optimal, keterbatasan kapasitas SDM, serta substansi regulasi yang masih perlu diperkuat.

Sementara itu, Fungsional Ahli Muda Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah (PAD)-Keuda Kemendagri, Ajie Cakra Maulana, mengatakan sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dapat menjadikan e-Dalev sebagai sistem peringatan dini atau early warning system.

Sistem tersebut berfungsi menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dengan realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara lebih cepat.

“Penguatan kapasitas ini sangat krusial bagi Maluku sebagai wilayah kepulauan, agar setiap alokasi anggaran menghasilkan data evaluasi yang akurat, memangkas birokrasi pelaporan, serta menjadi dasar bagi TAPD dalam mengambil kebijakan pada APBD Perubahan,” ungkap Ajie.

Evaluasi Pembangunan DiperkuatWorkshop tersebut menghasilkan peningkatan pemahaman Pemerintah Provinsi Maluku terhadap proses pengendalian dan evaluasi pembangunan, termasuk evaluasi pelaksanaan program pada Triwulan II Tahun 2026.

Perbaikan tersebut diharapkan terus berlanjut pada triwulan berikutnya serta menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun mendatang.

SKALA dan Kemendagri juga sepakat melanjutkan komunikasi dan pendampingan guna memperkuat kapasitas pemerintah daerah dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efisien, terintegrasi dan berbasis data, sekaligus berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Maluku.