
SUMENEP, Serikatnasional.id – Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc., Ph.D., menyoroti peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam membantu pemerintah menangani persoalan masyarakat, termasuk stunting. Ia menyebut prevalensi stunting di Jawa Timur saat ini mencapai 14,7 persen.
Hal tersebut disampaikan Emil saat mengunjungi Posyandu Mawar di Kelurahan Kepanjin, Kabupaten Sumenep, Selasa, 17 November 2026. Dalam kunjungan itu, ia melihat langsung aktivitas kader dan pelaksanaan pelayanan Posyandu yang kini mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Menurut Emil, perluasan fungsi Posyandu dapat membantu pemerintah memperoleh data masyarakat secara lebih rinci dan mutakhir. Cakupan pelayanan tidak lagi terbatas pada kesehatan, tetapi juga meliputi pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga sosial.
“Ini merupakan satu hal yang sangat bermanfaat untuk melengkapi keterbatasan pemerintah dalam menjangkau semua situasi paling update dan paling terkini, dan juga paling detail dari masyarakat,” kata Emil.
Namun, ia mengingatkan bahwa bertambahnya tugas kader harus diimbangi dengan pola kerja yang efisien dan dukungan pemerintah. Menurut dia, tanggung jawab penguatan Posyandu tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan.“Ini bukan hanya Dinkes saja yang mendukung Posyandu sekarang. OPD-OPD yang lain juga harus ikut mendukung,” ujarnya.
Emil mengatakan akan melaporkan hasil kunjungannya kepada Gubernur Jawa Timur. Laporan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan untuk merumuskan keselarasan antara unit kerja pemerintah provinsi dan Posyandu, termasuk bentuk dukungan yang dapat diberikan.
Dalam penanganan stunting, Emil menyebut Tim Penggerak Posyandu Provinsi Jawa Timur pada 2026 telah memberikan bantuan kepada sekitar 10 ribu keluarga yang memiliki balita terdata mengalami stunting.
Ia mengatakan prevalensi stunting Jawa Timur berada pada angka 14,7 persen. Meski demikian, pemerintah provinsi masih berupaya menurunkan angka tersebut melalui bantuan dan pembinaan terhadap keluarga sasaran serta kader Posyandu.
Sementara itu, Arumi Bachsin mengapresiasi kinerja kader Posyandu Mawar. Istri Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut menilai para kader memiliki responsivitas dan inovasi dalam menjangkau masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah pelayanan jemput bola. Kader mendatangi kembali warga yang sebelumnya terdaftar sebagai sasaran Posyandu, mulai dari lanjut usia, remaja, ibu, hingga balita.
Arumi mengatakan perubahan kebiasaan masyarakat selama pandemi Covid-19 membuat sebagian warga tidak lagi rutin datang ke Posyandu. Karena itu, kader perlu aktif mengingatkan dan mengajak masyarakat kembali memanfaatkan layanan tersebut.
“Posyandu Mawar ini bagus, terutama karena kadernya responsif dan punya inovasi-inovasi sendiri,” kata Arumi.
Meski mengapresiasi inovasi tersebut, Arumi menilai pembinaan kader dan penyamaan standar pelayanan masih perlu diperkuat. Sebab, penerapan enam bidang SPM membutuhkan pemahaman yang memadai, terutama dalam pencatatan dan pelaporan.
Ia menjelaskan, Tim Penggerak PKK bersama unsur pembina Posyandu berperan mendukung pemerintah dengan memastikan data yang dihimpun kader akurat, termasuk berdasarkan nama dan alamat atau by name by address.
“Keputusan nanti ada di pemerintah. Kami hadir sebagai support system pemerintah. Kami memastikan para kader dan Posyandu bisa melakukan pencatatan seakurat mungkin, by name, by address,” ujarnya.
Data tersebut mencakup kondisi kesehatan, pendidikan, sosial, stunting, rumah tidak layak huni, sanitasi, hingga kekeringan. Selanjutnya, pemerintah melalui OPD terkait diharapkan menindaklanjuti persoalan berdasarkan kewenangan masing-masing.
Perluasan fungsi Posyandu menempatkan kader sebagai salah satu penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Namun, efektivitasnya bergantung pada ketepatan pendataan serta tindak lanjut pemerintah terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan.


Tidak ada komentar