
SUMENEP – Ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep tidak hanya bergantung pada produktivitas pertanian, tetapi juga ketepatan data sebagai fondasi kebijakan. Kesadaran itu mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep memperkuat sinergi lintas sektor bersama Polres Sumenep.
Langkah strategis tersebut ditandai dengan kunjungan Kepala BPS Sumenep, Handoyo Wijoyo, ke Mapolres Sumenep pada Jumat (12/06/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat sekaligus menjadi ruang koordinasi antarlembaga untuk memperkuat agenda pembangunan daerah, khususnya di sektor ketahanan pangan.
Handoyo Wijoyo menegaskan, BPS memiliki peran penting dalam menyediakan data statistik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pemerintah menentukan arah kebijakan.
Menurutnya, data sektor pertanian, produksi pangan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi instrumen vital dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“BPS memiliki tugas menyediakan data statistik yang akurat dan terpercaya, termasuk terkait sektor pertanian, produksi pangan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan,” ujar Handoyo.
Ia menilai, penguatan ketahanan pangan tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi yang solid antarinstansi agar program strategis pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Karena itu, hubungan koordinasi dengan Polres Sumenep dinilai memiliki arti penting, terutama dalam mendukung stabilitas daerah sekaligus memperkuat berbagai program pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kami berharap hubungan baik dan koordinasi yang telah terbangun bersama Polres Sumenep dapat terus diperkuat. Sinergi ini penting untuk mendukung program ketahanan pangan serta mendorong percepatan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Kolaborasi antara BPS dan Polres Sumenep ini dinilai menjadi langkah strategis di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.


Tidak ada komentar