Eksportir Jabar Tertekan, Biaya Logistik Naik hingga Pengiriman Tertunda

Bandung, Serikatnasional.id – Pelaku ekspor di wilayah Jawa Barat mulai merasakan tekanan signifikan akibat konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Dampak yang paling dirasakan adalah lonjakan biaya logistik serta terganggunya rantai pasok, yang berimbas pada penundaan pengiriman barang ke sejumlah negara tujuan ekspor, khususnya kawasan Timur Tengah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Nining Yuliastiani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah eksportir terkait kondisi tersebut.

“Para pelaku usaha mulai merasakan dampak berupa kenaikan biaya logistik dan kendala ketersediaan bahan baku, akibat durasi pengiriman yang lebih panjang,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Selain itu, risiko pengiriman ke wilayah Timur Tengah juga meningkat, sehingga sejumlah perusahaan asuransi disebut enggan memberikan perlindungan terhadap pengiriman ke kawasan tersebut.

Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas ekspor. Bahkan, beberapa pembeli di Timur Tengah dilaporkan meminta penangguhan pengiriman, yang menyebabkan penumpukan stok di gudang pabrik.

“Salah satu perusahaan tekstil dan produk tekstil di Jawa Barat melaporkan adanya penundaan pengiriman hingga 10 kontainer ke kawasan tersebut,” tambah Nining.

Merespons situasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disperindag terus melakukan berbagai langkah antisipatif, salah satunya dengan mendorong diversifikasi pasar ekspor ke negara nontradisional.

Selain itu, pemerintah juga menggelar presentasi bisnis (pitching) secara daring dengan melibatkan Atase Perdagangan serta Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) untuk membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha.

Pemerintah daerah juga memperkuat dukungan melalui program pelatihan ekspor, seperti Export Coaching Program (ECP), serta pendampingan produk ekspor guna menjaga daya saing komoditas Jawa Barat di tengah ketidakpastian global.

Ke depan, koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, terus dilakukan guna memastikan stabilitas sektor industri dan perdagangan tetap terjaga.