Kasus Penganiayaan di Puskesmas Guluk-Guluk Menggantung, Kapus Akui Belum Tahu Perkembangan Visum

3 menit membaca
Redaksi SN
News - 18 Nov 2026

SUMENEP, Serikatnasional.id – Penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang perawat di Puskesmas Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, menyisakan tanda tanya. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Kepala Puskesmas Guluk-Guluk, dr. Sari Yuli Yarti, M.Kes., justru mengaku belum mengetahui perkembangan visum korban. Sementara itu, belum ada sanksi kedinasan yang dijatuhkan kepada terlapor.

Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi dan pengawasan internal di lingkungan Puskesmas Guluk-Guluk. Sebab, visum menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan perkara, sementara pihak berwajib disebut masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai informasi bahwa visum belum keluar, dr. Sari mengaku belum menerima laporan dari stafnya.

“Saya belum dilapori sama teman-teman kalau visum belum keluar. Saya cek nanti, nanti dicek lagi visumnya,” kata dr. Sari.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa perkembangan pemeriksaan visum belum tersampaikan kepada pimpinan puskesmas. Padahal, pemeriksaan dilakukan di fasilitas kesehatan yang dipimpinnya sendiri.

Persoalan tidak berhenti pada perkembangan visum. Penanganan internal terhadap terlapor juga belum menunjukkan keputusan tegas. dr. Sari menyebut pihaknya masih mengedepankan pembinaan dan pendampingan sebelum menentukan langkah kedinasan.

“Secara kedinasan kita masih ada tahapannya, Pak. Tidak serta-merta langsung keluar sanksi. Kita masih ada tahap pembinaan dulu, ada pendampingan,” ujarnya.

Namun, di tengah proses tersebut, korban masih aktif bekerja di Puskesmas Guluk-Guluk. Sementara terlapor masih berkaitan dengan aktivitas pelayanan melalui skema tenaga yang diperbantukan.

Kondisi ini menimbulkan persoalan tersendiri. Belum ada penjelasan konkret mengenai pengaturan aktivitas kerja kedua pihak, termasuk apakah ada langkah khusus untuk menjaga jarak dan memastikan korban dapat bekerja tanpa tekanan selama perkara berlangsung.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan terjadinya kembali perselisihan apabila keduanya tetap berada di lingkungan yang sama, dr. Sari mengatakan hal itu masih menjadi bahan pembahasan.

“Ini sudah menjadi bahan, Pak, untuk dibahas bersama nanti. Kita juga butuh konsultasi,” katanya.

Jawaban tersebut belum memberikan kepastian mengenai langkah perlindungan yang akan diterapkan. Mediasi yang dilakukan pun sejauh ini masih terpisah. Pihak puskesmas mendatangi keluarga masing-masing, bukan mempertemukan pelapor dan terlapor secara langsung.

“Kami berupaya memediasi keluarga kedua belah pihak. Kami datang menemui keluarga mereka. Namun, kami tidak bisa melakukan intimidasi karena masing-masing pihak memiliki hak. Selain itu, kami juga harus menjaga privasi, baik yang berkaitan dengan persoalan keluarga maupun persoalan pribadi masing-masing. Dari kami sendiri, upaya itu yang bisa kami lakukan,” ujar dr. Sari.

Kepala puskesmas juga menjelaskan bahwa tenaga yang diperbantukan dibutuhkan untuk mengisi kekosongan ketika petugas berhalangan, demi menjaga keberlangsungan pelayanan dan rujukan kepada masyarakat.

Ia mengklaim koordinasi dengan Dinas Kesehatan telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Namun, mekanisme penugasan tenaga yang diperbantukan dan sejauh mana seluruh pihak terkait mengetahui penugasan tersebut turut menjadi pertanyaan dalam konfirmasi.

Untuk mengantisipasi persoalan serupa, dr. Sari menyebut pihaknya telah memasukkan kejadian tersebut dalam agenda mitigasi risiko. Rapat internal dijadwalkan berlangsung pada pukul 12.00 WIB, dengan pembahasan mulai dari potensi gangguan pelayanan hingga risiko terhadap pegawai.

“Ini sudah masuk mitigasi risiko, Pak. Kami mau rapat habis ini jam 12.00 untuk mitigasi risiko,” tuturnya.

Ia juga mengatakan pembinaan dan edukasi kepada pegawai terus dilakukan melalui komunikasi grup dan apel. Menurut dia, pelayanan puskesmas tidak terganggu akibat kejadian tersebut.

Namun, persoalan mendasarnya tetap belum terjawab: bagaimana manajemen menjamin keamanan korban ketika terlapor tetap diperbantukan di tempat yang sama?

Bagaimana pula pengawasan internal berjalan jika pimpinan belum mengetahui perkembangan visum yang diperiksa di fasilitasnya sendiri?

Di tengah belum adanya sanksi kedinasan dan belum jelasnya pengaturan kerja kedua pihak, pembinaan serta mitigasi risiko saja diduga belum cukup menjadi jawaban atas kebutuhan perlindungan pegawai.

Penanganan kasus ini kini tidak hanya menjadi ujian bagi proses hukum, tetapi juga bagi tanggung jawab manajemen Puskesmas Guluk-Guluk dalam menjaga keamanan, profesionalitas, dan kepercayaan terhadap institusi pelayanan publik tersebut.

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *