Menata Ulang Representasi Politik Surabaya: IKA FISIP UINSA Soroti Urgensi Penambahan Dapil dan Kursi DPRD

Surabaya, Serikatnasional.id — Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKA FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya menilai bahwa wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) serta penambahan kursi DPRD Kota Surabaya merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat lagi ditunda. Pertumbuhan penduduk Surabaya yang kini melampaui tiga juta jiwa dinilai telah menyebabkan ketidakseimbangan representasi politik antara jumlah warga dan jumlah kursi legislatif.

Saat ini DPRD Kota Surabaya memiliki 50 anggota yang tersebar dalam 5 dapil. Komposisi tersebut dinilai sudah tidak sebanding dengan beban legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi di kota metropolitan dengan dinamika urban yang sangat cepat.

Ketua IKA FISIP UINSA Surabaya, Taufiq M.S., M.AP, menegaskan bahwa penataan dapil dan kursi DPRD harus menjadi agenda prioritas penyelenggara pemilu demi menghadirkan keadilan representasi.

“Dengan jumlah penduduk Surabaya yang terus bertambah, kita tidak bisa mempertahankan desain dapil yang sudah tidak lagi proporsional. Rasio penduduk per anggota DPRD harus kembali diseimbangkan agar suara masyarakat memiliki bobot yang setara,” tegas Taufiq Ms.

IKA FISIP UINSA melihat bahwa ketidakseimbangan representasi berpotensi berdampak pada melemahnya kualitas demokrasi lokal.

Selain beban kerja legislator yang semakin berat, aspirasi warga rawan tidak terserap optimal karena jumlah konstituen yang terlalu besar di setiap dapil.Taufiq melanjutkan bahwa prinsip dasar penataan dapil—mulai dari kesetaraan suara, kohesivitas wilayah, hingga integritas administratif—harus menjadi acuan KPU dalam mengevaluasi struktur dapil Kota Surabaya.

“Penambahan dapil atau penambahan kursi DPRD bukan sekadar isu teknis pemilu, tetapi menyangkut kualitas pelayanan publik, efektivitas pengawasan anggaran, hingga percepatan pembangunan daerah. Representasi yang kuat adalah fondasi pemerintahan yang responsif,” ujarnya.

Taufiq Ms menegaskan bahwa IKA FISIP UINSA siap menjadi ruang dialog konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Surabaya membutuhkan desain dapil yang modern, adaptif, dan adil. Kami mengajak semua pihak untuk melihat isu ini secara objektif demi masa depan demokrasi lokal yang lebih baik,” tutupnya.