Sinkronisasi PPM 2026, Pemkab Sumenep Gandeng SKK Migas dan KEI Percepat Pembangunan Kepulauan

Serikatnasional.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat pembangunan wilayah kepulauan melalui sinkronisasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun 2026 bersama SKK Migas dan Kangean Energy Indonesia (KEI).

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program PPM Kecamatan Raas dan Sapeken yang berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis (20–21/5/2026), di Surabaya.

Kegiatan itu dihadiri langsung Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, bersama Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, jajaran SKK Migas, KEI, Sekretaris Daerah, kepala OPD, hingga unsur Forkopimka dari wilayah Raas dan Sapeken.

Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat kepulauan, sekaligus memastikan pelaksanaan program perusahaan berjalan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan agenda pemerintah.

Dalam pembahasan tersebut, alokasi anggaran Program PPM Tahun 2026 untuk Kecamatan Raas tercatat mencapai Rp1,609 miliar, sedangkan Kecamatan Sapeken sebesar Rp1,604 miliar.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan pembangunan kawasan kepulauan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena memiliki tantangan geografis yang berbeda dibanding wilayah daratan.

“Kami ingin pembangunan di wilayah kepulauan berjalan lebih cepat, terarah, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi bersama SKK Migas dan KEI sangat penting,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, Program PPM harus mampu menjadi instrumen percepatan kesejahteraan masyarakat dengan menyentuh sektor-sektor strategis, mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga infrastruktur pendukung.“Yang paling penting program ini memberi dampak nyata bagi masyarakat dan menjawab kebutuhan dasar warga,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, menilai sinkronisasi program menjadi langkah penting agar pembangunan berjalan efektif dan tidak terjadi duplikasi kegiatan antara pemerintah daerah dan perusahaan.

Ia menegaskan, pembangunan wilayah kepulauan tidak cukup hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan masyarakat, hingga penguatan ekonomi warga.

“Program yang dijalankan harus berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga program beasiswa bagi warga kepulauan,” jelasnya.

Menurutnya, usulan dari pemerintah desa dan masyarakat harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan program agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung.

Selain sinkronisasi pembangunan, rakor tersebut juga membahas sejumlah sektor prioritas lain, seperti penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pengembangan pesantren dan lembaga keagamaan, hingga percepatan akses kelistrikan di wilayah kepulauan.

Pemkab Sumenep optimistis pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya Raas dan Sapeken, akan semakin terintegrasi dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.