RSUDMA Sumenep Optimalkan IPP, Tingkatkan Kepuasan Pasien Lewat Layanan Pengaduan 24 Jam

SUMENEP, Serikatnasional.id — Sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, RSUD dr. H. Moh. Anwar (RSUDMA) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui optimalisasi Instalasi Peduli Pelanggan (IPP) sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi selama 24 jam.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam meningkatkan kepuasan pasien dan memberikan ruang komunikasi yang cepat, mudah, serta responsif terhadap berbagai keluhan maupun kebutuhan informasi masyarakat.

Kasi Informasi RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, Erfin Sukayati, M.Kes, menyampaikan bahwa layanan IPP dihadirkan untuk memastikan setiap masukan dan pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan terarah.

“Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat. Karena itu, jika ada kendala atau keluhan, masyarakat dapat langsung menyampaikan melalui layanan pengaduan yang telah kami siapkan selama 24 jam,” ujar Erfin, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, IPP tidak hanya menjadi pusat pengaduan, tetapi juga sarana informasi bagi pasien dan keluarga pasien terkait pelayanan di rumah sakit. Petugas yang disiagakan akan membantu memberikan solusi maupun tindak lanjut atas setiap laporan yang masuk.“Mengadulah pada kami sebelum ke media sosial, pasti ada solusi, karena kami selalu ada untuk Anda,” tambahnya.

Melalui layanan tersebut, RSUDMA Sumenep juga menegaskan komitmennya terhadap pelayanan yang cepat, profesional, adil, dan tanpa diskriminasi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan kesehatan.

Masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan dan informasi melalui WhatsApp di nomor +62 853-3610-2800. Sementara lokasi Instalasi Peduli Pelanggan (IPP) berada di sisi timur Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

Dengan optimalisasi layanan ini, RSUDMA berharap tingkat kepuasan pasien terus meningkat sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan milik pemerintah daerah.