Abd Rahman Sampaikan Tiga Catatan Strategis Fraksi PDIP dalam Paripurna APBD 2025

SUMENEP, Serikatnasional.id – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menyampaikan tiga catatan strategis dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (18/6/2026).

Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Abd Rahman mewakili Fraksi PDI Perjuangan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, jajaran Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah.

Dalam penyampaiannya, Abd. Rahman menyoroti tiga sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, yakni pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep hingga saat ini masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih maksimal. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Selain kesehatan, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan antara wilayah daratan dan kepulauan. Pemerataan pembangunan dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur yang berkualitas antara daratan dan kepulauan harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep,” ujar Abd Rahman saat membacakan pandangan umum fraksi.

Catatan berikutnya berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan guna memastikan kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep yang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.

Capaian tersebut merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun demikian, keberhasilan administratif tersebut harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Raihan opini WTP diharapkan dapat menunjang peningkatan kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep,” kata Abd Rahman.

Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Sumenep.