Pendidikan Nasional dalam Ketimpangan: MBG sebagai Program, Guru Honorer sebagai Kenyataan

Opini, Serikatnasional.id – Setiap tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional kembali hadir sebagai momen penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Namun, peringatan ini semestinya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, melainkan juga sebagai ruang refleksi atas kondisi riil pendidikan nasional. Jika ditinjau secara jujur, sistem pendidikan kita masih dihadapkan pada berbagai ketimpangan—baik dari sisi fasilitas, akses, maupun kualitas.

Dalam konteks tersebut, kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi menarik untuk dikaji. Di satu sisi, program ini mencerminkan adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar peserta didik. Namun di sisi lain, MBG belum sepenuhnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar dalam sistem pendidikan.

Jika dianalisis lebih dalam, MBG cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik siswa. Sementara itu, berbagai persoalan struktural dalam dunia pendidikan belum mendapatkan perhatian yang sepadan. Di sejumlah lembaga pendidikan, program ini memang berjalan cukup baik. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang menghadapi berbagai kendala, mulai dari kualitas makanan yang tidak konsisten hingga distribusi yang belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang dalam skala besar kerap tidak diiringi dengan kesiapan teknis yang memadai. Akibatnya, MBG lebih tampak sebagai kebijakan simbolik daripada solusi yang mampu menjawab persoalan pendidikan secara menyeluruh.

Di sisi lain, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar namun kerap terabaikan dalam diskursus pendidikan, yakni nasib guru honorer. Dengan beban kerja yang berat serta tuntutan profesionalisme yang tinggi, banyak guru honorer harus bertahan dalam kondisi kesejahteraan yang terbatas. Situasi ini menghadirkan ironi dalam sistem pendidikan nasional: di tengah upaya peningkatan kualitas peserta didik, kesejahteraan tenaga pendidik justru belum menjadi prioritas utama. Padahal, mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas dan kondisi guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran.

Oleh karena itu, Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pendidikan. Program seperti MBG perlu ditinjau kembali agar tidak berhenti pada pendekatan parsial semata. Pada saat yang sama, perhatian terhadap guru honorer harus ditempatkan sebagai prioritas dalam upaya pembenahan sistem pendidikan. Tanpa langkah yang lebih struktural, terencana, dan berkelanjutan, ketimpangan akan terus berulang, dan cita-cita besar pendidikan nasional akan sulit terwujud secara utuh.

Penulis: Abdullah Za’iem, Mahasiswa di universitas PGRI sumenep