Ketua Umum JPKP Berikan 4 Point Masukan Dalam RDP Bersama Komisi II DPR RI

Jakarta, Serikatnasional.id | Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Sumuel Sueken  memberikan masukanya serta rekomendasi untuk memberantas mafia tanah di Tanah Air.

Hal itu diungkapkan saat dirinya menghadiri RDP Bersama  Komisi II DPR RI, Selasa (11/2/2025).

RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Aria Bima ini, melibatkan  Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Daerah Khusus Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Bekasi dan Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Bekasi.

Turut Hadir dalam RDP yakni organisasi masyarakat peduli isu-isu pertanahan, yaitu Gerakan Masyarakat Setia Mekar (Gemas), Lembaga Anti Mafia Tanah Indonesia (LAMTI), Dr. John N. Palinggi dan Yayasan Pengawal Etika Nusantara (Yapena).

Dalam Pemaparanya ada 4 (empat) point masukan agar bisa memperjuangkan masyarakat yang menjadi korban mafia tanah.

Pertama, membentuk Komisi Agraria Nasional yang independen sama seperti KPK dan lainnya.

Kedua Konflik pertanahan harus punya peradilan sendiri, jadi Peradilan Pertanahan harus segera dibentuk sehingga sengketa tanah terpisah dari peradilan umum.

Ketiga, ⁠Komisi II DPR RI agar mengawasi dan meminta status penanganan masalah agraria yang masuk ke ATRBPN, laporannya berdasarkan register surat masuk dan sejauh mana penanganannya dan dilaporkan secara terbuka.

Keempat, dengan banyaknya perbedaan luasan penguasaan dan pengolahan oleh pemilik konsensi HGU, HPL, dll, baik perusahan plat merah, swasta maupun pribadi, maka DPR agar segera meminta ATR/BPN untuk mengumumkan ke publik dan diawasi bersama terkait perbedaan luas yang tertera di HGU, HPL, dll vs kenyataan luas yang terjadi.

Menurut Maret Sumuel Sueken Selalu luasan lahan yang dikelolah melebihi dari luasan yang ada di HGU, HPL, dll.

” Dan mirisnya selisih luas itu adalah milik masyarakat yang diserobot sehingga mengakibatkan konflik, belum lagi masalah pajak yang tidak dibayar sehingga sangat merugikan negara,” pungkasnya.

Editor : D Wahyudi