Serikatnasional.id – Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap pembenahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dilansir dari Liputan6, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menjalankan arahan presiden terkait evaluasi pimpinan Bea Cukai apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat merespons sinyal tegas Presiden Prabowo mengenai kemungkinan pergantian pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika kinerjanya tidak memenuhi harapan pemerintah.
Menurut Purbaya, keputusan terkait pencopotan jabatan berada sepenuhnya di tangan presiden. Sebagai pembantu kepala negara, ia menegaskan siap melaksanakan setiap instruksi yang diberikan.
“Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya nggak bisa kalau nggak ada perintah,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Meski demikian, Purbaya menyebut pihaknya akan terlebih dahulu melihat kondisi riil di lapangan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya. Saat dimintai tanggapan mengenai performa Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini, ia memilih irit komentar.“Nanti kita lihat ya,” katanya singkat.
Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Presiden Prabowo menegaskan perlunya pembenahan serius di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia meminta Menteri Keuangan mengambil langkah tegas apabila pimpinan lembaga tersebut dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.
“Untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo.
Tak hanya menyoroti Bea Cukai, Prabowo juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar bekerja lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh bekerja lamban ataupun membiarkan persoalan berlarut-larut.Presiden mengaku menerima banyak keluhan dari kalangan pelaku usaha terkait praktik pungutan liar (pungli) dan birokrasi berbelit yang dinilai menghambat aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, ia meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan pembenahan internal demi menciptakan pemerintahan yang profesional, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Pos terkait
Tidak ada komentar