
SUMENEP, Serikatnasional.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep terus memperkuat sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan administrasi, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam memastikan setiap program yang dijalankan mampu mencapai target dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Menurutnya, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta evaluasi yang dilakukan secara terbuka menjadi kunci utama dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel.
“Akuntabilitas harus dimulai dari perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat, hingga evaluasi yang transparan. Karena itu kami mendorong seluruh OPD memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD) secara konsisten sebagai instrumen pengendalian dan pemantauan program,” ujar Arif.
Melalui SIKPD, pemerintah daerah dapat memantau berbagai indikator pelaksanaan program secara lebih terukur, mulai dari target kinerja, realisasi anggaran, hingga capaian output yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah.
“Kami tidak ingin program hanya berjalan secara administratif tanpa ukuran keberhasilan yang jelas. Lewat SIKPD, target, realisasi anggaran, hingga capaian output dapat dipantau secara menyeluruh. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” katanya.
Arif menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan capaian yang sesuai target dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bappeda bertugas memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai perencanaan dan memberikan hasil yang optimal. Jika OPD mampu bekerja secara akuntabel, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Itu menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan Sumenep yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pembangunan, Bappeda juga melakukan evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan seluruh target pembangunan berjalan sesuai indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi tersebut sekaligus menjadi sarana perbaikan terhadap program-program yang dinilai belum mencapai hasil optimal.
Selain itu, Bappeda menekankan pentingnya pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu oleh seluruh perangkat daerah. Ketersediaan data yang berkualitas dinilai menjadi fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif.
Upaya penguatan akuntabilitas tersebut sejalan dengan arahan Bupati Sumenep, , yang terus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, melayani, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan sistem pengelolaan kinerja yang semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Sumenep optimistis kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat. Tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta arah pembangunan daerah di masa mendatang.


Tidak ada komentar