Representasi Politik Surabaya Tak Lagi Seimbang, Politisi Muda NasDem Minta Dapil Dievaluasi

Surabaya, Serikatnasional.id – Wacana penataan daerah pemilihan (dapil) dan kemungkinan penambahan kursi DPRD Kota Surabaya menjelang Pemilu 2029 terus menguat. KPU Kota Surabaya saat ini telah memulai kajian terhadap desain dapil sebagai respons atas perkembangan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, dan kebutuhan penguatan representasi politik masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Taufiq MS, kader muda Partai NasDem Kota Surabaya, menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun sistem representasi politik yang lebih adil dan efektif, bukan hanya semata-mata menambah jumlah kursi legislatif.

“Pemekaran dapil jangan dipandang sebagai kepentingan politik jangka pendek, tetapi sebagai kebutuhan demokrasi. Kota yang terus berkembang harus diikuti dengan sistem representasi yang mampu menghadirkan pelayanan politik yang lebih dekat kepada masyarakat,” ujar Taufiq politisi muda yang juga menjabat Wakil Sekretaris DPD NasDem Surabaya.

Menurutnya, Surabaya sebagai kota metropolitan memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan kependudukan yang jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Dengan cakupan wilayah yang luas serta 31 kecamatan, pembagian lima dapil dinilai sudah perlu dievaluasi agar setiap anggota DPRD memiliki ruang representasi yang lebih proporsional.

“Semakin luas wilayah dan semakin besar jumlah konstituen yang harus dilayani, tentu semakin berat pula beban wakil rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu, penataan dapil menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal,” katanya.

Taufiq yang juga ketua IKA Fisip UINSA menegaskan bahwa penambahan dapil harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, kesinambungan wilayah, dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh proses kajian dilakukan secara objektif dengan berbasis data kependudukan dan kajian akademik, bukan atas kepentingan politik kelompok tertentu.

Ia juga mengapresiasi langkah KPU Kota Surabaya yang mulai membuka ruang kajian dan menerima berbagai masukan dari partai politik, akademisi, serta masyarakat sipil terkait penataan dapil untuk Pemilu 2029.

“Partisipasi publik menjadi sangat penting. Penataan dapil harus melahirkan representasi yang lebih berkualitas, sehingga masyarakat semakin mudah menyampaikan aspirasi dan anggota DPRD dapat bekerja lebih fokus dalam mengawal pembangunan di wilayahnya,” jelasnya.

Taufiq menambahkan bahwa berbagai pandangan yang berkembang dari kalangan akademisi maupun partai politik menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa struktur dapil Surabaya sudah layak dievaluasi agar lebih seimbang dengan perkembangan kota.

“Harapan kami sederhana, penataan dapil nantinya benar-benar menghasilkan sistem politik yang lebih representatif, memperkuat hubungan antara masyarakat dengan wakilnya, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Surabaya. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menghadirkan keterwakilan secara adil bagi seluruh warga,” pungkas Taufiq.