WTP ke-9, DPRD Sumenep Minta Pemkab Tak Cepat Puas: Anggaran Harus Lebih Tepat Sasaran

Serikatnasional.id – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesembilan kali berturut-turut yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur mendapat apresiasi dari DPRD Sumenep. Namun, lembaga legislatif mengingatkan agar prestasi administratif tersebut harus diikuti dengan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 itu diserahkan di Sidoarjo, Selasa (26/05/2026), dan diterima langsung Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim SH MH, didampingi Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin.Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin SH menegaskan, capaian tersebut merupakan bukti bahwa tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sumenep berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, ia meminta pemerintah daerah tidak terlena dengan capaian tersebut.

“Alhamdulillah, Kabupaten Sumenep kembali berhasil meraih opini WTP yang kesembilan kalinya secara berturut-turut. Ini adalah capaian yang sangat membanggakan dan patut kita syukuri bersama,” kata Zainal Arifin kepada media ini, Selasa (26/05/2026).

Menurut politisi asal Ambunten itu, opini WTP bukan sekadar simbol keberhasilan administrasi keuangan, melainkan harus menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah di Sumenep sudah berjalan pada arah yang benar. Ini merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas publik,” tegasnya.

DPRD Sumenep, kata Zainal, akan terus memperkuat fungsi pengawasan agar penggunaan APBD tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

“Kami di DPRD Sumenep berharap prestasi ini tidak berhenti sampai di sini. Justru harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, agar semakin transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, tantangan pengelolaan anggaran ke depan semakin kompleks, sehingga sinergi antara legislatif dan eksekutif harus diperkuat untuk memastikan setiap kebijakan fiskal berpihak pada kepentingan rakyat.

“DPRD akan terus mengawal setiap kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Raihan WTP kesembilan secara beruntun ini sekaligus menempatkan Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang dinilai konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi DPRD, capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat secara luas.